Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari tekanan sosial dan keluarga, terutama dalam usia yang dianggap belum mampu mengambil keputusan keagamaan secara mandiri.
Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Christoph Wiederkehr menyatakan bahwa banyak anak perempuan mengalami tekanan, tidak hanya dari lingkungan keluarga, tetapi juga dari anak laki-laki di sekitar mereka, yang mengatur cara berpakaian dengan dalih agama.
Kebijakan ini bukanlah yang pertama. Pada tahun 2019, Austria sempat memberlakukan larangan jilbab bagi anak di bawah 10 tahun di sekolah dasar.
Namun setahun kemudian, Mahkamah Agung Austria membatalkan aturan tersebut, dengan alasan bahwa larangan itu bersifat diskriminatif terhadap umat Islam dan melanggar prinsip netralitas agama negara.
BACA JUGA:Motor Mogok, Pura-pura Minta Bantu 'Step', Bawa Kabur Motor Korban
Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah Austria kini mengklaim telah “melakukan yang terbaik” untuk memastikan undang-undang terbaru ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan dapat bertahan di pengadilan.
Meski begitu, kritik keras terus berdatangan.
Amnesty International menyebut kebijakan ini justru akan memperburuk iklim rasisme dan diskriminasi terhadap Muslim di Austria.
Organisasi tersebut menilai bahwa larangan jilbab bukan solusi perlindungan anak, melainkan bentuk pembatasan kebebasan beragama.
BACA JUGA:Nabung dari Sekarang! Chen EXO Siap Gelar Konser di Jakarta 2026, Bagian Tur Asia Arcadia
Sementara itu, IGGOe, lembaga resmi yang mewakili komunitas Muslim di Austria, menilai larangan tersebut mengancam kohesi sosial.
Dalam pernyataannya, IGGOe menyebut anak-anak Muslim berisiko semakin terstigmatisasi dan terpinggirkan dari lingkungan sekolah.
Alih-alih memberdayakan anak perempuan, kebijakan ini dinilai dapat memperdalam jurang perpecahan sosial serta memperkuat stereotip negatif terhadap komunitas Muslim.
Larangan jilbab bagi anak di bawah 14 tahun di Austria kini menjadi simbol perdebatan global antara perlindungan anak, kebebasan beragama, dan netralitas negara.
BACA JUGA:Viral Video Patung Liberty Roboh, Ternyata Begini Faktanya!
Apakah kebijakan ini benar-benar melindungi anak, atau justru mencederai hak dasar mereka, masih menjadi pertanyaan besar yang terus diperdebatkan di tingkat nasional maupun internasional.
