Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan Kalender Hijriah Global Tunggal sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah, sehingga tidak bergantung pada perbedaan lokasi geografis.
Menanggapi perbedaan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam untuk menyikapi perbedaan awal Ramadan secara dewasa dan penuh sikap saling menghormati.
“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar dalam keterangan tertulis melalui laman resmi PP Muhammadiyah, Selasa (17/2/2026).
Perbedaan penetapan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah bukan kali pertama terjadi di Indonesia.
BACA JUGA:68 Warga Purworejo Diduga Keracunan Usai Santap Hidangan Ruwahan, Beberapa Dilarikan ke Rumah Sakit
Perbedaan metode penentuan, baik melalui rukyat maupun hisab, telah lama menjadi bagian dari dinamika penetapan kalender Hijriah di tengah masyarakat.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan ketenangan dalam menyambut bulan suci Ramadan.
Perbedaan penetapan awal puasa diharapkan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan disikapi sebagai kekayaan khazanah keilmuan dan ijtihad dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.
Dengan ditetapkannya awal Ramadan 2026 pada 19 Februari, umat Islam yang mengikuti keputusan pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan diri secara lahir dan batin untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, serta menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan toleransi.
