bacakoran.co - viral di media sosial, jawa timur kembali menghadapi lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku () pada sapi.

berdasarkan data terbaru, sebanyak 11.317 sapi terjangkit pmk dalam periode desember 2024 hingga 12 januari 2025.

dari jumlah tersebut, 70 persen sapi masih dalam penanganan medis, 22 persen dinyatakan sembuh, dan 8 persen dilaporkan meninggal dunia.

pemerintah provinsi jawa timur langsung merespons dengan langkah-langkah serius untuk mengendalikan penyebaran wabah.

pengawasan terhadap lalu lintas sapi diperketat, di mana setiap sapi yang keluar atau masuk wilayah diwajibkan memiliki surat izin kesehatan dari daerah asal serta menjalani pemeriksaan mulut dan kuku.

selain itu, kandang-kandang sapi rutin disterilisasi menggunakan desinfektan, dan program vaksinasi terus diintensifkan.

“kami telah memantau sentra-sentra penjualan ternak, mengawasi lalu lintas keluar-masuknya sapi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan seperti cek kondisi mulut dan kuku, pemberian desinfektan, dan vaksinasi,” ujar pj gubernur jawa timur, adhy karyono, dalam keterangannya pada selasa (14/1/2025).

adhy karyono menambahkan bahwa stok vaksin pmk di jawa timur saat ini cukup untuk enam bulan ke depan.

sejak awal program, jawa timur telah menerima 1,4 juta dosis vaksin pmk dan baru saja mendapatkan tambahan hingga total 1,7 juta dosis.

dari jumlah tersebut, 25.000 dosis akan segera didistribusikan ke seluruh wilayah jawa timur.

sementara 320.000 dosis dialokasikan khusus untuk daerah yang masih membutuhkan vaksinasi intensif.

program vaksinasi telah menunjukkan hasil positif di beberapa daerah seperti malang dan pasuruan.

namun, wilayah lain seperti tulungagung dan situbondo masih membutuhkan penanganan lebih intensif.

pemerintah provinsi jawa timur juga mengapresiasi koperasi-koperasi susu sapi yang secara mandiri melaksanakan vaksinasi terhadap ternak mereka.

langkah ini dianggap mampu mempercepat upaya pengendalian wabah pmk di daerah tersebut.

jawa timur berharap upaya ini dapat menekan angka penularan pmk serta meminimalkan dampak kerugian yang dialami peternak.

selain itu, kerja sama antara pemerintah, peternak, dan koperasi diharapkan dapat menjadi contoh untuk penanganan wabah di wilayah lain.*