bacakoran.co - kebijakan baru yang akan mengubah cara distribusi elpiji 3 kg mulai berlaku pada 1 februari 2025.

wakil menteri energi dan sumber daya mineral (esdm), yuliot tanjung, mengumumkan bahwa gas lpg 3 kg tidak lagi dapat diperjualbelikan melalui pengecer.

dan untuk membeli wajib menggunakan yang terdaftar. 

kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas subsidi lebih tepat sasaran dan efisien.

menurut yuliot, pengecer yang ingin tetap menjual lpg harus terdaftar sebagai pangkalan atau penyalur resmi pertamina.

proses pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem online single submission (oss) untuk mendapatkan nomor induk berusaha (nib).

sistem oss yang terintegrasi dengan data kependudukan kementerian dalam negeri diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran bagi para penyalur.

dengan kebijakan baru ini, distribusi lpg 3 kg diharapkan dapat langsung tersalurkan dari pangkalan ke konsumen.

hal ini diharapkan dapat mengurangi peredaran gas subsidi di pasar gelap dan memastikan bahwa harga jual sesuai dengan batasan yang ditetapkan pemerintah.

"kami ingin memastikan bahwa distribusi lpg subsidi dapat lebih tepat sasaran dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar yuliot.

distribusi gas lpg 3 kg diatur dalam keputusan menteri esdm nomor 37 tahun 2023, yang mengatur mengenai pendistribusian gas subsidi.

hanya penyalur resmi yang diizinkan untuk menjual lpg 3 kg, dan pertamina sebagai badan usaha wajib melaporkan daftar penyalur kepada direktorat jenderal minyak dan gas bumi kementerian esdm.

kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan dan penyelewengan dalam distribusi lpg subsidi.

serta memastikan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi dapat mengaksesnya dengan lebih mudah.

dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi energi.

mulai 1 februari 2025, masyarakat perlu memperhatikan perubahan ini dan memastikan bahwa mereka membeli lpg 3 kg hanya dari pangkalan resmi.

kebijakan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi energi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.