bacakoran.co - ribuan mahasiswa di seluruh indonesia terancam tidak mendapatkan perkuliahan setelah para yang berada di bawah kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (kemendiktisaintek) berencana melakukan mogok mengajar.  

aksi ini dipicu oleh tunjangan kinerja () yang tak kunjung dicairkan sejak 2020.

para dosen yang tergabung dalam aliansi dosen asn kemendiktisaintek seluruh indonesia (adaksi) merasa hak mereka diabaikan dan akhirnya memilih untuk menekan pemerintah dengan mogok nasional.  

koordinator nasional adaksi, anggun gunawan menyampaikan bahwa mereka sudah berulang kali menyuarakan tuntutan ini, tetapi tidak ada respons dari pemerintah.  

"kalau pemerintah tetap tidak menggubris, kami akan melakukan mogok mengajar secara nasional," tegasnya saat aksi di depan monas, jakarta, pada 3 februari 2025.  

karena tidak mendapatkan jawaban dari kemendiktisaintek, aksi kali ini langsung menyasar ke presiden prabowo subianto.

menurut anggun, sebagai pemegang hak prerogatif, presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih adil terkait .  

"kami berharap pak prabowo memperhatikan kesejahteraan dosen. menteri bilang bahwa tukin dosen adalah salah satu 'quick win' programnya pak prabowo. jadi kami ingin presiden menunjukkan itikad baik dengan mencairkan tunjangan ini," ujarnya.

sementara itu, koordinator pejuang tukin adaksi, fatimah, menegaskan ada dua tuntutan utama yang disuarakan oleh para dosen.  

1. pencairan tukin sejak 2020

para dosen meminta agar tunjangan kinerja yang tertunda selama empat tahun segera dibayarkan.

menurut fatimah, produk hukum terkait tukin sudah lengkap, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri.  

"semua aturan hukumnya sudah ada, dari undang-undang, perpres, hingga peraturan menteri. jadi seharusnya tidak ada alasan untuk tidak membayarkan hak kami," tegasnya.  

2. pemberian tukin yang merata dan tidak diskriminatif

selama ini, pencairan tukin hanya diberikan kepada asn di perguruan tinggi negeri (ptn) satker dan blu. 

sementara itu, asn di ptnbh dan perguruan tinggi swasta (pts) yang mengabdi bertahun-tahun justru tidak mendapatkan tunjangan.  

"kami menuntut agar tukin dosen diberikan secara adil kepada seluruh asn dosen, baik di ptn maupun pts," tambah fatimah.  

ironisnya, pemerintah baru-baru ini menyetujui anggaran tambahan tukin sebesar rp2,5 triliun, tetapi hanya diberikan kepada dosen di ptn satker dan blu yang belum memiliki remunerasi.  

"kami ingin tukin ini dibagikan secara adil, tidak ada diskriminasi," pungkasnya.  

jika aksi mogok ini benar-benar terjadi, maka ribuan mahasiswa di seluruh indonesia akan kehilangan hak belajar mereka.

perkuliahan bisa terhenti, penelitian terganggu dan sistem akademik bisa mengalami kekacauan.  

masyarakat pun kini menunggu sikap pemerintah, terutama presiden prabowo subianto, untuk segera menanggapi tuntutan ini.

akankah pemerintah memenuhi hak para dosen sebelum aksi mogok ini benar-benar terjadi? kita tunggu perkembangan selanjutnya!