bacakoran.co – seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.

namun, dalam praktiknya, banyak kalangan mampu justru ikut menikmatinya, termasuk .

menanggapi hal tersebut, pemerintah provinsi jawa tengah (pemprov jateng) mengambil langkah tegas dengan melarang asn membeli lpg 3 kg.

kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

larangan ini tertuang dalam surat edaran (se) nomor 500.2.1/196, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah (sekda) jateng, sumarno.

dalam surat tersebut, seluruh asn di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta beralih ke lpg non-subsidi.

“agar aturan ini berjalan efektif, kami meminta seluruh asn segera mematuhinya serta memastikan pengawasan agar lpg 3 kg tersalurkan kepada mereka yang berhak,” tegas sumarno dalam keterangannya.

asn bukan sasaran penerima lpg subsidi

asisten ekonomi dan pembangunan setda jateng, sujarwanto dwiatmoko, menegaskan bahwa asn tidak berhak menerima subsidi energi, karena gas melon diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.  

“surat edaran ini sebagai pengingat bahwa asn tidak boleh menggunakan lpg 3 kg. kita semua tahu subsidi ini ditujukan untuk siapa,” ujarnya.

ia pun menegaskan jika ada asn yang masih nekat melanggar aturan ini akan diberikan sanksi.

“asn yang ketahuan tetap membeli lpg subsidi akan ditegur. jika masih melanggar, ada mekanisme sanksi yang akan diberlakukan,” tandasnya.

harga gas melon melonjak, perketat pengawasan

selain salah sasaran, banyaknya pengecer ilegal juga berkontribusi terhadap melambungnya harga lpg 3 kg di pasaran.

“di pangkalan resmi, harga lpg 3 kg sesuai het, yaitu rp18.000 per tabung. namun, di pengecer, harganya bisa mencapai rp25.000. jika distribusi tidak diawasi dengan ketat, harga bisa semakin tidak terkendali,” jelas sujarwanto.

dengan aturan baru ini, pemprov jateng berharap subsidi lpg 3 kg dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

pun tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan energi tersebut.