bacakoran.co - rapat panitia kerja (panja) revisi undang-undang (uu) yang digelar di sebuah hotel di jakarta menuai kontroversi.

koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan memprotes keras pembahasan yang dilakukan secara tertutup.

mereka menilai langkah ini berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi abri dan bertolak belakang dengan semangat reformasi.

dalam aksi protesnya, tiga perwakilan koalisi berupaya masuk ke ruang rapat di lantai tiga hotel tersebut.

mereka menggedor pintu dan mencoba mendobraknya untuk menyampaikan keberatan langsung kepada anggota panja ruu tni.

namun, upaya mereka dihalangi oleh petugas protokol yang berjaga di lokasi.

kepala divisi hukum kontras, andri yunus, menegaskan bahwa proses pembahasan uu tni seharusnya transparan dan tidak ditutup-tutupi.

"hari ini kami mendapatkan informasi bahwa pembahasan revisi uu tni dilakukan secara diam-diam. ini bukan hanya tidak melibatkan masyarakat, tetapi juga seolah sengaja ditutupi. kami mempertanyakan, apa alasan pembahasan ini harus tertutup?" tegasnya.

sebelumnya, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan telah mengirimkan surat terbuka kepada komisi i dpr.

mereka meminta agar pembahasan ini ditunda karena dinilai bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan dan berpotensi mengembalikan peran militer dalam ranah sipil.

"revisi ini tidak hanya bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, tetapi juga mengaktifkan kembali dwi fungsi militer. ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan upaya reformasi sektor keamanan," tambah andri.

hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari panja ruu tni mengenai alasan rapat tersebut digelar tertutup.

namun, protes dari kelompok sipil semakin menguat, menuntut transparansi dan keterlibatan publik dalam proses legislasi yang berdampak besar pada tata kelola pertahanan dan keamanan negara.