bacakoran.co - kasus proyek pusat data nasional sementara (pdns) bikin heboh dunia birokrasi tanah air.

proyek besar milik kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) ini jadi sorotan karena diduga ada praktik curang yang merugikan negara.

menteri komunikasi dan digital (menkomdigi), meutya hafid, akhirnya buka suara.

ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengungkap ini sampai tuntas.

meutya bilang, pihak kominfo siap memberikan data dan akses seluas-luasnya untuk membantu jalannya proses hukum.

“yang penting kita sudah kasih ruang sebesar-besarnya ke penegak hukum, dan juga siap bantu dengan data-data yang dibutuhkan,” ucap meutya saat diwawancarai di kompleks istana kepresidenan, jakarta pusat, kamis (20/3/2025).

meski begitu, meutya memilih irit bicara soal detail kasus.

menurutnya, biarlah semuanya diproses secara hukum oleh lembaga yang berwenang.

“kita proses hukum aja. kami prinsipnya bantu penegak hukum,” lanjutnya.

untuk diketahui, kasus ini lagi diusut serius oleh kejaksaan negeri jakarta pusat (kejari jakpus).

fokusnya adalah pada dalam proyek pengadaan dan pengelolaan kominfo tahun 2020 sampai 2024.

menurut keterangan resmi dari kepala seksi intelijen kejari jakpus, bani immanuel ginting, sudah ada tujuh orang saksi yang diperiksa.

mereka berasal dari internal kominfo dan pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut.

meski nama-namanya belum dibocorkan, proses penyidikan disebut masih terus berjalan.

“para saksi yang diperiksa berasal dari pejabat kominfo dan pihak terkait dengan pengadaan dan pengelolaan pdns. totalnya ada tujuh orang,” ujar bani.

bani juga menegaskan, pemeriksaan saksi-saksi akan terus dilakukan selama proses penyidikan berlangsung.

kejaksaan ingin memastikan semua yang terlibat bisa dimintai keterangan untuk membuat perkara ini terang-benderang.

kasus ini menambah deretan dugaan korupsi di proyek-proyek digitalisasi pemerintahan.

padahal, pusat data nasional adalah program strategis yang seharusnya menjadi tonggak penting dalam transformasi digital indonesia.

harapannya, kasus ini bisa segera dituntaskan agar kepercayaan publik terhadap digitalisasi pemerintahan nggak makin runtuh.