bacakoran.co - pemerintah melalui menteri keuangan sri mulyani indrawati mengumumkan 50 persen yang sebelumnya direncanakan berlaku pada juni dan juli 2025.

keputusan ini disampaikan setelah rapat bersama presiden ri prabowo subianto di istana kepresidenan pada selasa, 3 juni 2025.

menurut sri mulyani, alasan utama pembatalan program ini adalah proses penganggaran yang berjalan lebih lambat dari perkiraan

"untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga bulan juni dan juli ini tidak jadi dijalankan," jelas sri mulyani dalam konferensi pers di jakarta pada selasa, 3 juni 2025.

awalnya, program ini dirancang sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

namun, karena keterlambatan dalam penyusunan anggaran, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan dana ke program lain yang lebih siap dijalankan.

sebagai alternatif, pemerintah memilih untuk menaikkan jumlah bantuan subsidi upah (bsu) dari rp 150.000 per bulan selama dua bulan menjadi rp 300.000 per bulan selama dua bulan. 

sri mulyani menjelaskan bahwa bsu akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji maksimal rp 3,5 juta per bulan, termasuk guru honorer di bawah kementerian pendidikan dasar dan menengah serta kementerian agama.

"kita bikin daya ungkit yang sama kuatnya, kita naikkan," ujar sri mulyani, menegaskan bahwa bsu diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat.

keputusan ini memicu reaksi beragam dari masyarakat.

banyak warga yang sebelumnya berharap mendapatkan diskon 50 persen merasa kecewa dengan pembatalan mendadak ini.  

salah satu warga depok, arwan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan pemerintah.  

"gak ada pemberitahuan sebelumnya, sama sekali gak ada. kita cuma berharap, diskon tarif listrik ini masih jadi dikasih nanti," ujar arwan dilansir tim bacakoran dari disway.id pada selasa, 3 juni 2025.  

pembatalan diskon tarif listrik 50 persen oleh pemerintah disebabkan oleh keterlambatan dalam penganggaran, sehingga program ini tidak dapat dijalankan sesuai jadwal.

sebagai gantinya, pemerintah memilih untuk menaikkan bantuan subsidi upah (bsu)nguna tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.  

meskipun keputusan ini menuai protes dari sebagian warga, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyalurkan bantuan ekonomi dengan cara yang lebih efektif dan tepat sasaran.  

pantau terus perkembangan terbaru terkait kebijakan ekonomi pemerintah untuk informasi lebih lanjut!