bacakoran.co - beberapa waktu lalu viral video seseorang bernama casmari, kepala desa () karangsari, kecamatan weru, kabupaten cirebon, tertangkap kamera tengah nyawer di sebuah diskotik. 

video berdurasi 16 detik yang beredar luas di media sosial menuai kecaman dan perhatian dari masyarakat serta pejabat tinggi, termasuk gubernur jawa barat, .

aksi nyawer kades casmari di diskotik yang menghebohkan publik

video yang pertama kali diunggah dalam grup facebook komunitas orang (koci) memperlihatkan casmari mengenakan baju oranye berdiri di atas panggung klub malam. 

di tengah keramaian, ia terlihat mengambil sejumlah uang dari dompetnya dan melemparkannya ke arah penonton. 

aksi ini sontak menuai banyak komentar dari netizen yang mempertanyakan kelayakan seorang kepala desa melakukan tindakan semacam itu di ruang publik.

tak sedikit yang menganggap perbuatannya kurang pantas dan mencerminkan ketidakseriusan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin desa. 

namun, casmari sendiri memberikan klarifikasi bahwa apa yang ia lakukan bukan sesuatu yang baru.

"saya secara enggak sadar itu keadaan namanya di diskotik kan agak puyeng, dan saya pakai uang sendiri bukan pakai dana desa," kata casmari, mencoba meredakan polemik yang berkembang.

menurutnya, warga desa tempat ia memimpin sudah mengetahui kebiasaannya ini dan tidak pernah mempermasalahkannya. 

bahkan sebelum menjabat sebagai kuwu, ia mengaku pernah menghabiskan uang hingga rp15 juta untuk nyawer, jauh lebih banyak dibandingkan aksinya yang sekarang viral.

reaksi gubernur dedi mulyadi ancam penundaan bantuan desa

aksi casmari yang viral akhirnya menarik perhatian pejabat tinggi, termasuk gubernur jawa barat, dedi mulyadi, yang langsung memberikan pernyataan tegas.

ia meminta pihak terkait untuk segera melakukan penyelidikan guna memastikan tidak ada penggunaan dana desa dalam aksi tersebut.

meski kepala bidang administrasi pemerintahan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten cirebon, dani irawadi, menyatakan bahwa aksi casmari tidak melanggar peraturan bupati (perbub) cirebon nomor 155 tahun 2020, dedi tetap menyayangkan perilakunya.

"menurut saya sebaiknya memang tidak dilakukan, karena beliau pejabat publik yang harus memberikan tauladan kepada masyarakat," ujar dedi.

sebagai bentuk ketegasan, dedi bahkan mengeluarkan ultimatum bahwa pihaknya akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa-desa di cirebon jika inspektorat dan badan pemberdayaan masyarakat desa (bpmd) tidak menindaklanjuti kasus ini.

"kalau inspektorat badan pemberdayaan masyarakat desa tidak melakukan itu (pemeriksaan), maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di cirebon," tegas dedi.

pernyataan ini semakin diperkuat oleh kepala dpmd jawa barat, ade afriandi, yang turut mengkritisi tindakan casmari. 

menurut ade, dana desa yang rencananya akan dicairkan pada juli 2025, dengan nominal rp130 juta per desa, bisa ditunda jika tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah kabupaten terhadap kasus ini.

"jadi yang bisa kami lakukan, kami tunda bantuan keuangan untuk desa tersebut sepanjang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten," ucap ade.

ancaman terhadap bantuan dana desa di jawa barat

penundaan bantuan ini tidak hanya berlaku untuk desa karangsari yang dipimpin casmari, tetapi juga dapat berdampak pada desa-desa lain di jawa barat yang memiliki masalah serupa. 

jika kebijakan ini diterapkan, maka desa-desa yang terkena dampak kemungkinan harus menunggu kepastian dari pemerintah daerah sebelum mendapatkan dana bantuan yang telah dijadwalkan.

kasus ini menjadi sorotan penting bagi pejabat desa lainnya agar lebih berhati-hati dalam bersikap di ruang publik. 

masyarakat pun semakin menyoroti kinerja kepala desa sebagai pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik.