BACAKORAN.CO -- Kabar kurang enak di dengar datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bupati Ir H Lanosin MT MM itu informasinya belum membayar atau mencairkan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten itu.

Bahkan informasinya sudah 6 bulan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten OKU Timur ini belum menerima TPP, tepatnya Januari hingga Juni 2025. 

Tentu saja kabar itu kurang enak di dengar. Pasalnya diketahui Kabupaten yang kaya dengan hasil pertanian itu sebelunya justru menganggarkan uang miliaran rupiah untuk membayar asuransi BPJS ketenagakerjaa untuk 8000 lebih warga OKU Timur.

BACA JUGA:Mulai Hari ini, Pemulangan Jemaah Haji dari Madinah dan Jeddah ke Tanah Air, OKU Timur Tiba Pertama

BACA JUGA:4 Tahun Buron, Pelaku Pembunuhan di OKU Timur Tertangkap di Banten

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Timur Agustian Pahrimale, ketika dikonfirmasi soal belum cairnya TPP PNS ini membenarkannya.

Namun menurutnya, terhabamtnya pencairan TPP bukan karena defisit anggara atau tidak adanya dana. Tetapi pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. 

"Jadi memang ada perubahan terkait TPP ini, perubahan itu kita mengajukan dan menunggu persetujuan atau rekomendasi dari Kemendagri," katanya.

Menurunya jika nanti  sudah ada persetujuan dari Mendagri, maka akan segera ditindaklanjuti untuk dilakukan pencairan. 

BACA JUGA:Posisi Terdeteksi, Pendaki Brasil di Gunung Rinjani Tak Bergerak, Sulit Dievakuasi Gegara Ini!

BACA JUGA:Pasha Ungu Murka, Desak Screenplay Films Tanggung Jawab Insiden Dimas Anggara Diduga Gampar Kiesha Alvaro

Agus menegaskan, bahwa anggaran untuk TPP ribuan PNS di OKU Timur ini sudah disiapkan, dan anggarannya tersedia. "Kita sudah siapkan total anggaran sekitar Rp 35 Milliar untuk TPP PNS, per tahun 2025," ungkapnya. 

Di waktu terpisah Sekda OKU Timur H Jumadi mengatakan terkait TPP ini sedang ada penyesuian aturan. Dan tidak ada maksud pemerintah daerah untuk menunda pencairan.

"Sedang kita urus penyesuain, tinggal menunggu dari pusat untuk pencairan," ujarnya.