bacakoran.co – alasan demi kepentingan dan kelancaran penyidikan, cekal eks menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) ke luar negeri.

adapun nadiem tersandung kasus panas dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan 2019–2022 senilai rp 9,9 triliun.

kepala pusat penerangan hukum kejagung, harli siregar mengumumkan pencegahan sudah berlaku sejak 19 juni 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan ke depan.

“betul, pencekalan diberlakukan untuk memperlancar jalannya penyidikan,” tegas harli, jumat (27/6/2025).

masih banyak yang harus diungkap

harli mengungkapkan jika pemeriksaan terhadap nadiem belum rampung.

meskipun sudah memberikan keterangan awal pada senin (23/6/2025) lalu, penyidik masih menilai bahwa sejumlah informasi dan dokumen penting belum lengkap.

“melihat dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kemarin, penyidik merasa masih banyak hal yang perlu digali,” ujarnya kepada media pada selasa (24/6/2025) lalu.

selain itu, lanjut harli, pengadaan program digitalisasi tersebut tidak bisa dianggap remeh karena anggaran yang digelontorkan sangat signifikan.

sehingga perlu ditelusuri secara rinci siapa saja yang bertanggung jawab.

pemeriksaan lanjutan tunggu jadwal

meski peluang pemeriksaan lanjutan terhadap nadiem terbuka lebar, harli menyatakan jika jadwal pemeriksaan ulang belum ditetapkan.

tim penyidik masih menganalisis hasil pemeriksaan sebelumnya sebelum menentukan langkah berikutnya.

“masih dipelajari hasil keterangan yang diberikan. tapi saya kira, memang masih ada poin penting yang perlu ditelusuri dari yang bersangkutan,” kata harli.

sebagai informasi, program digitalisasi pendidikan yang dijalankan saat nadiem menjabat sebagai mendikbud disebut sebagai salah satu proyek prioritas nasional.

namun di balik tujuan mulianya, proyek ini justru diterpa dugaan kuat adanya penyimpangan pengadaan yang berujung pada kerugian negara.