bacakoran.co -  kembali menjadi sorotan publik setelah tujuh warga desa tanjung pauh dilaporkan ke polisi oleh perusahaan tambang batubara pt japa barata coal (jbc).

aksi penolakan warga terhadap penggunaan jalan desa sebagai jalur angkutan  memicu ketegangan yang berujung pada pelaporan hukum.

warga mengaku tidak diberi informasi jelas soal perbaikan jalan yang ternyata dilakukan oleh perusahaan untuk keperluan hauling, bukan oleh pemerintah desa seperti yang mereka kira.

ketika truk-truk batubara mulai melintas di depan rumah mereka, kekhawatiran akan dampak kesehatan, keselamatan, dan kerusakan lingkungan pun mencuat.

penolakan warga dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup yang layak, namun justru dibalas dengan laporan polisi.

situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah suara warga sudah tak lagi punya tempat dalam kebijakan industri?

awal mula konflik

warga rt 01 dusun tambak agung awalnya menyambut baik perbaikan jalan desa yang berada di depan rumah mereka.

namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa jalan tersebut diperbaiki oleh pt jbc untuk keperluan hauling batubara.

tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan resmi sebelumnya.

ketika perusahaan mengadakan pertemuan, warga langsung menyatakan penolakan karena khawatir terhadap dampak kesehatan, keselamatan, dan kerusakan lingkungan.

dampak langsung ke warga

setelah perusahaan memulai aktivitas hauling, puluhan truk batubara melintas di malam hari.

beberapa insiden seperti kendaraan terguling dan kerusakan jalan pun terjadi.

warga yang terdampak langsung melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk penolakan.

mereka menegaskan bahwa penolakan bukan untuk menghambat usaha, melainkan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan hidup.

dilaporkan ke polisi

alih-alih mencari solusi bersama, pt jbc justru melaporkan tujuh warga ke polres muaro jambi.

langkah ini memicu solidaritas dari warga lain yang datang ke mapolres untuk memberikan dukungan moral.

warga merasa diperlakukan tidak adil karena hanya ingin mempertahankan hak atas lingkungan tempat tinggal mereka.

respons pemerintah dan dprd

anggota dprd muaro jambi menyatakan akan memanggil pihak perusahaan untuk klarifikasi.

mereka menekankan bahwa investasi tambang harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.

jika aktivitas tambang terbukti merugikan masyarakat, maka tindakan tegas akan diambil.

situasi di muaro jambi menjadi cerminan nyata bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat.

ketika suara warga diabaikan, konflik tak terhindarkan.

protes yang berujung laporan polisi bukan sekadar polemik, melainkan sinyal bahwa transparansi dan komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan warga perlu diperkuat.

lalu, ada apa sebenarnya di balik laporan polisi terhadap warga?

apakah ini bentuk intimidasi terhadap hak warga untuk menyuarakan keresahan?

ataukah ada kepentingan lain yang belum terungkap?

yang jelas, kasus ini membuka mata publik bahwa isu batubara di jambi bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.