bacakoran.co -  akan mengambil langkah besar dalam reformasi pertahanannya.

perdana menteri hun manet mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan pada tahun 2026.

kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dengan negara tetangganya, thailand, yang memanas sejak beberapa bulan terakhir.

dalam pernyataan resminya pada senin (14/7/2025), seperti dikutip dari kantor berita afp, pm hun manet menyebut bahwa insiden perbatasan dan bentrokan yang menewaskan seorang prajurit kamboja menjadi "peringatan penting" bagi negaranya.

“episode konfrontasi ini adalah pelajaran besar bagi kita. ini saatnya kita meninjau ulang dan membenahi struktur militer nasional kita,” ujar hun manet dalam acara resmi di pusat pelatihan gendarmerie kerajaan di provinsi kampong chhnang, kamboja tengah.

hubungan diplomatik antara kamboja dan thailand memburuk sejak mei 2025 akibat konflik wilayah perbatasan yang sudah lama tidak terselesaikan.

situasi semakin memanas ketika bentrokan lintas batas menewaskan seorang tentara dari pihak kamboja.

meski kedua negara selama ini menjalin kerja sama di bidang perdagangan dan pariwisata, konflik wilayah seperti di area kuil preah vihear terus menjadi sumber gesekan berkepanjangan.

pm hun manet pun menyatakan bahwa keamanan nasional tak boleh lagi disepelekan.

sebenarnya, uu di kamboja sudah ada sejak tahun 2006.

undang-undang tersebut mewajibkan warga berusia 18 hingga 30 tahun untuk mengikuti pelatihan militer selama 18 bulan.

namun selama hampir dua dekade, aturan ini tidak pernah benar-benar diberlakukan.

baru kali ini, di bawah kepemimpinan hun manet, undang-undang itu akan diaktifkan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.

“mulai 2026, undang-undang wajib militer akan berlaku. ini bukan hanya soal kesiapan perang, tapi juga soal kedisiplinan nasional,” tegas hun manet.

tujuan wajib militer kamboja

pemerintah menyebut, tujuan penerapan wajib militer bukan semata mempersiapkan diri untuk konflik bersenjata. wajib militer diharapkan mampu:

• meningkatkan kesiapsiagaan nasional

• memberikan pelatihan keterampilan dasar dan kedisiplinan bagi generasi muda

• menumbuhkan semangat bela negara

pengamat politik di asia tenggara menilai langkah kamboja ini bisa berdampak luas.

selain memicu reaksi dari thailand, kebijakan wajib militer ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang tengah menghadapi tantangan keamanan serupa.

beberapa analis juga menyebut, reformasi militer ini bisa memperkuat posisi kamboja di asean sebagai negara yang lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik regional.

wajib militer di kamboja yang akan diberlakukan mulai 2026 adalah babak baru dalam kebijakan pertahanan negara itu.

di tengah ketegangan dengan thailand, langkah ini mencerminkan keseriusan phnom penh dalam menjaga kedaulatan dan mempersiapkan rakyatnya menghadapi situasi tak terduga.

langkah berani hun manet ini patut diperhatikan, karena bisa menjadi titik balik dalam peta pertahanan asia tenggara.