bacakoran.co - kementerian keuangan republik indonesia akhirnya memberikan klarifikasi terkait beredarnya video viral yang menampilkan seolah-olah menteri keuangan sri mulyani menyebut guru sebagai beban negara.

video tersebut memicu kontroversi dan kecaman luas di media sosial, namun kemenkeu menegaskan bahwa informasi dalam video itu tidak benar.

menurut deni surjantoro, kepala biro komunikasi dan layanan informasi kemenkeu, video tersebut merupakan hasil manipulasi digital dan tidak mencerminkan pernyataan asli menteri keuangan.

“faktanya, menteri keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara,” tegas deni dalam pernyataan resminya pada selasa, 19 agustus 2025.

lebih lanjut, deni menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan hasil rekayasa teknologi deepfake dan hanya menampilkan potongan pidato yang tidak utuh.

pidato asli sri mulyani disampaikan dalam forum konvensi sains, teknologi, dan industri indonesia yang digelar di institut teknologi bandung (itb) pada 7 agustus lalu.

“video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato menkeu dalam forum konvensi sains, teknologi, dan industri indonesia di itb,” ujar deni.

kemenkeu mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak langsung mempercayai konten yang belum terverifikasi.

klarifikasi ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya literasi digital dan kehati-hatian terhadap penyebaran hoaks yang dapat merusak reputasi dan menimbulkan kesalahpahaman publik.

sebelumnya, viral ucapan  sebut guru beban negara membuat publik heboh setelah video cuplikan menteri keuangan itu menyebar luas di 

dalam forum konvensi sains, teknologi, dan industri itb pada 7 agustus 2025, sri mulyani menyinggung soal gaji guru dan dosen.

“guru itu beban negara, dosen juga harus diukur kinerjanya. banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.” kata sri mulyani.

pernyataan tersebut langsung menjadi bola panas.

banyak warganet menilai pernyataan itu kurang sensitif, sementara sebagian lain mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan.

tidak heran jika viral ucapan sri mulyani sebut guru beban negara masih terus diperbincangkan.

tantangan negara dalam mensejahterakan guru 

“ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi," lanjut sri mulyani.

ucapan ini membuka ruang diskusi lebih luas.

apakah pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam pendanaan pendidikan? jika iya, maka konsekuensinya bisa sangat besar bagi akses pendidikan di indonesia.

menurut pengamat pendidikan dari universitas muhammadiyah surabaya, sri lestari, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen masih belum menjadi prioritas utama. 

ia menilai, jika arah kebijakan mengarah pada privatisasi, akan ada risiko ketimpangan antara universitas besar dan kampus daerah.

risiko privatisasi pendidikan

sri lestari menjelaskan bahwa di negara lain memang ada model pendanaan riset dari swasta. 

namun di indonesia model ini berpotensi menimbulkan kesenjangan. 

universitas besar bisa lebih mudah mendapat dukungan, sementara perguruan tinggi di daerah bisa semakin tertinggal.

“dosen di indonesia tidak hanya menjalankan penelitian, tetapi juga pengajaran dan pengabdian masyarakat, ditambah beban administratif yang besar. pertanyaannya, apakah indikator kinerja yang selama ini digunakan sudah adil, transparan, dan tidak memberatkan?” ungkap tari.

dari sini terlihat jelas bahwa viral ucapan sri mulyani sebut guru beban negara bukan sekadar isu gaji. 

lebih dari itu, ini menyentuh sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk model pembiayaan, distribusi keadilan, serta beban kerja yang dipikul dosen maupun guru.

jika benar privatisasi pendidikan makin diperluas, risiko lain adalah meningkatnya biaya pendidikan. 

hal ini bisa membuat masyarakat menengah ke bawah semakin sulit mendapatkan akses.

contoh nyata terlihat dari kebijakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (ptnbh) yang cenderung mendorong universitas menerima mahasiswa lebih banyak dari kapasitas.

kondisi tersebut membuat dosen semakin fokus pada pengajaran, sehingga waktu untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat makin berkurang. 

di sinilah viral ucapan sri mulyani sebut guru beban negara kembali menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan nasional.

gaji guru dan dosen masih rendah

tari menegaskan bahwa gaji dosen dan guru di indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain meski beban kerjanya berat. 

persoalan ini bukan semata soal siapa yang membayar gaji, melainkan soal penempatan pendidikan sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia.

“perlu ada reformasi menyeluruh terhadap indikator kinerja dosen agar lebih berkualitas, berdampak, kompetitif, dan manusiawi. penilaian tidak hanya berbasis kuantitas publikasi, tetapi pada kualitas, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan dosen serta kemajuan indonesia.” pungkasnya.