BACAKORAN.CO -- Beredar informasi jika beras Bulog bermerek SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga diselewengkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan berinisial FP.

Beras yang informasinya mencapai 9 ton itu diduga dijual FP kepada sejumlah toko di Kabupaten Empat Lawang demi meraih keuntungan pribadi.

Kamis, 21 Agustus 2025, aparat Kepolisian Polres Empat lawang informasinya telah memanggil FP untuk dimintai keterangan.

Polisi juga di sebutkan sudah mengamankan sebuah mobil truk yang di duga digunakan untuk mengangkut beras tersebut.

BACA JUGA:Stok Ludes dalam Hitungan Jam! Gerakan Pangan Murah di Jateng Jadi Solusi Harga Tinggi

BACA JUGA:KPK Bocorkan Potensi Kerugian Negara Kasus Korupsi Bansos Beras, Tembus Segini!

Bagaimana dugaan penyelewengan ini sampai terjadi?  Diduga, Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Empat Lawang mengajukan permohonan ke Bulog untuk pengadaan beras dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Pemda Empat Lawang yang jumlahnya mencapai 10 ton. 

Setelah tiba di Empat Lawang, diduga beras yang di jual kepada masyarakat dalam program itu hanya sekira 1 ton. Sementara sisa 9 ton diduga di jual pelaku ke sejumlah toko degan mengabil keuntungan.

Hanya saja ketika informasi itu di konfirmasi  ke Polres Empat Lawang terkait penangkapan FP, Kasatreskrim Polres Empat Lawang, Iptu Adam Rahman, mengatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap verifikasi pengaduan masyarakat.

"Itu bukan penangkapan. Itu masih tahap verifikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas)," jelas Adam.

BACA JUGA:Emas Antam Justru Meroket saat Emas Dunia Terpuruk, Kok Bisa?

BACA JUGA:Korean Wave Dongkrak Popularitas Seoul, Jadi Kota Terfavorit Dunia 2025!

Terkait informasi dugaan penyelengan beras itu, salah satu LSM di Kabupaten Empat Lawang yaitu LSM Kimprojamin melalui ketuanya Ujang Abdullah berharp oknum ASN yang sudah diamankan berikut ke daratan yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan beras Bulog yang bermerk SPHP tersebut segera di proses hukum. 

Jika memang terbukti melakukan penyelewengan aparat harus tegas sehingga kedepan bantuan untuk GPM benar benar menyentuh dan sampai ke rakyat.  “Kita akan pantau dan awasi kelanjutan kasus ini,"katanya.