bacakoran.co – resmi dikeluarkan dari jatah anggaran pendidikan tahun 2026.

keputusan ini disampaikan menteri keuangan (menkeu) indrawati dalam rapat bersama badan anggaran dpr.

“anggaran pendidikan itu murni untuk paud, sd, smp, sma, madrasah, hingga perguruan tinggi umum. guru, dosen, tenaga pendidik—bahkan non-pns pun dapat bagian. tapi sekolah kedinasan bukan bagian dari pos itu,” terang sri mulyani.

dijelaskan sri mulyani, 20% alokasi apbn untuk pendidikan tetap dijaga sesuai amanat konstitusi.

namun sekolah kedinasan tak lagi bisa “nebeng” di pos pendidikan.

dpr dan mpr sentil keras

langkah ini bukan tanpa polemik.

mantan menristekdikti mohamad nasir bahkan pernah mengkritisi tajam ketimpangan anggaran antara ptn dan sekolah kedinasan.

“ptn di bawah kemendikbud dapat rp7 triliun, sementara sekolah kedinasan di k/l lain tembus rp32 triliun. nggak masuk akal,” sindir nasir.

suara senada datang dari dpr.

wakil ketua dpr cucun ahmad syamsurijal menilai pembagian anggaran sangat timpang.

universitas besar macam ui, ugm, unpad dengan puluhan ribu mahasiswa hanya kebagian recehan.

sementara satu sekolah kedinasan bisa dapat rp500 miliar lebih.

biaya per mahasiswa: ptn vs sekolah kedinasan

anggota dpr ledia hanifa amaliah menambahkan, biaya per mahasiswa sekolah kedinasan jauh lebih tinggi dibanding ptn.

ptn: rata-rata rp14 juta per mahasiswa per tahun.

sedangkan sekolah kedinasan jauh di atas rp14 juta karena ada fasilitas asrama dan gratis biaya kuliah.

“bayangkan, jumlah mahasiswa sekolah kedinasan jauh lebih sedikit, tapi anggarannya membengkak luar biasa,” ucapnya.

ketua fraksi golkar mpr, melchias markus mekeng, tak segan menyebut ini ketidakadilan fiskal terang-terangan.

“bagaimana bisa 13 ribu mahasiswa kedinasan dapat lebih dari rp100 triliun, sementara puluhan juta siswa lain harus berbagi lebih sedikit?” sentilnya.