bacakoran.co

Geger, Surya Paloh Resmi Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem: Rakyat Utama!

Surya Paloh Resmi Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang Bikin Masyarakat Gaduh--DetikNews

Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disampaikan secara berlebihan karena dapat merusak mental dan etika komunikasi publik.

“Silakan kritik, mau bilang anjing, babi, bangsat, nggak apa-apa. Tapi jangan mencaci maki berlebihan,” ujarnya.

Menurut Sahroni, DPR adalah lembaga yang memiliki fungsi vital dalam sistem pemerintahan Indonesia, yakni legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat. 

Ia mempertanyakan apakah membubarkan DPR benar-benar akan memperbaiki kondisi pemerintahan saat ini.

“Apakah dengan membubarkan DPR bisa meyakinkan masyarakat menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu,” tambahnya.

BACA JUGA:DPR RI Bahas Usulan Pembentukan Kementerian Haji Umrah

BACA JUGA:Video Gibran Terdiam Saksikan Anggota DPR yang Joget Usai Sidang Tuai Sorotan Netizen: Bubarkan DPR!

DPR Bukan Lembaga Sempurna, Tapi Tetap Penting

Sahroni juga mengakui bahwa anggota DPR bukanlah sosok yang sempurna. 

Ia menyebut bahwa para wakil rakyat adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. 

Namun, ia menekankan bahwa DPR tetap menjalankan kerja-kerja untuk masyarakat dan memiliki empati terhadap kondisi rakyat.

“Kami memang belum tentu benar, belum tentu hebat. Tapi minimal kami mewakili kerja-kerja masyarakat,” katanya.

Ia juga menyindir bahwa sebagian besar orang yang menyerukan pembubaran DPR adalah mereka yang belum pernah duduk di kursi legislatif, sehingga tidak memahami kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Akar Kekecewaan Publik

BACA JUGA:Alasan Anggota DPR 2024-2029 Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan

BACA JUGA:DIM RUU Haji Resmi Diserahkan! Pemerintah dan DPR Targetkan Rampung Sebelum Oktober 2025

Seruan pembubaran DPR tidak muncul tanpa sebab. Publik merasa kecewa dengan besarnya gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan. 

Geger, Surya Paloh Resmi Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem: Rakyat Utama!

Yanti D.P

Yanti D.P


bacakoran.co - buntut buat kegaduhan di masyarakat, dewan pimpinan pusat (dpp) partai nasdem resmi nonaktifkan ahmad sahroni dan nafa urbach.

keputusan telah diumumkan langsung oleh ketua umum partai nasdem, surya paloh, melalui siaran pers resmi pada minggu (31/8/2025).

berdasarkan keterangan tersebut, surya paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adalah landasan utama perjuangan partai nasdem.

“sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai nasdem,” tulis surya paloh, dilansir bacakoran.co dari bisnis.com, minggu (31/8/2025).

partai nasdem juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas sejumlah peristiwa yang menelan korban jiwa belakangan ini, di mana sejumlah warga indonesia meninggal dunia saat memperjuangkan aspirasinya.

sebelumnya wakil ketua komisi iii dpr ahmad sahroni telah dimutasi dari jabatan tersebut.

sekretaris jenderal (sekjen) partai nasdem hermawi taslim membenarkan adanya mutasi ini.

mutasi ini itu adalah langkah nasdem dalam melakukan penyegaran.

"tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," ungkapnya, dikutip bacakoran.co dari kompas.com, jum'at (28/8/2025).

pengganti posisi sahroni di jabatan wakil ketua komisi iii dpr ri, yaitu h rusdi masse mappasessu yang sebelumnya anggota komisi iv dpr ri.

pergantian ini akan mulai berlaku jumat (29/8/2025) dan surat itu pun sudah ditembuskan ke pimpinan dpr ri, pimpinan komisi i, iii, dan iv serta sekretariat jenderal (sekjen) dpr ri.

sebelumnya gelombang kritik terhadap dewan perwakilan rakyat () kembali memuncak di media sosial. 

seruan untuk membubarkan lembaga  itu menggema di berbagai platform, dipicu oleh kekecewaan publik atas perilaku dan tunjangan fantastis yang diterima para anggota dewan. 

di tengah riuhnya wacana tersebut, wakil ketua komisi iii dpr ri, ahmad , angkat bicara dengan pernyataan yang kontroversial namun tegas.

kritik sahroni

dalam kunjungan kerja di polda sumatera utara pada jumat (22/8), sahroni menyampaikan tanggapannya terhadap seruan pembubaran dpr yang ramai di media sosial. 

ia menyebut bahwa wacana tersebut tidak masuk akal dan berasal dari individu yang menurutnya memiliki mental orang tertolol sedunia.

“catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin dpr itu adalah orang tolol sedunia,” tegas sahroni, dilansir bacakoran.co dari unggahan instagram @fakta.indo

pernyataan tersebut sontak menuai reaksi keras dari netizen. 

banyak yang mempertanyakan cara sahroni merespons kritik rakyat, bahkan menyarankan agar masyarakat melakukan aksi golput dalam pemilihan legislatif mendatang.

kritik diterima, tapi jangan berlebihan

meski menggunakan kata-kata tajam, sahroni menegaskan bahwa dirinya tidak anti kritik. 

ia menyebut masyarakat bebas menyampaikan keluhan, komplain, bahkan cacian terhadap dpr. 

namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disampaikan secara berlebihan karena dapat merusak mental dan etika komunikasi publik.

“silakan kritik, mau bilang anjing, babi, bangsat, nggak apa-apa. tapi jangan mencaci maki berlebihan,” ujarnya.

menurut sahroni, dpr adalah lembaga yang memiliki fungsi vital dalam sistem pemerintahan indonesia, yakni legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat. 

ia mempertanyakan apakah membubarkan dpr benar-benar akan memperbaiki kondisi pemerintahan saat ini.

“apakah dengan membubarkan dpr bisa meyakinkan masyarakat menjalani proses pemerintahan sekarang ini? belum tentu,” tambahnya.

dpr bukan lembaga sempurna, tapi tetap penting

sahroni juga mengakui bahwa anggota dpr bukanlah sosok yang sempurna. 

ia menyebut bahwa para wakil rakyat adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. 

namun, ia menekankan bahwa dpr tetap menjalankan kerja-kerja untuk masyarakat dan memiliki empati terhadap kondisi rakyat.

“kami memang belum tentu benar, belum tentu hebat. tapi minimal kami mewakili kerja-kerja masyarakat,” katanya.

ia juga menyindir bahwa sebagian besar orang yang menyerukan pembubaran dpr adalah mereka yang belum pernah duduk di kursi legislatif, sehingga tidak memahami kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diemban.

akar kekecewaan publik

seruan pembubaran dpr tidak muncul tanpa sebab. publik merasa kecewa dengan besarnya gaji dan tunjangan yang diterima anggota dpr, termasuk tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan. 

kekecewaan semakin memuncak ketika beredar video anggota dpr berjoget ria di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

netizen pun meluapkan kemarahan mereka di kolom komentar akun instagram @fakta.indo.

"begini cara merespon kritik dari rakyat?"

"ya dpr ny masih berdiri yg penting orang2 ny yg dibubarin."

"bagaimana klo kita golput aja di pemilihan dpr . biar ngga ada dpr."

"@ahmadsahroni88 bacot ah..."

 

Tag
Share