bacakora.co — di tengah gelombang demonstrasi yang melanda berbagai kota di indonesia, mantan menko polhukam mahfud md kembali menegaskan urgensi pengesahan rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset.

dalam wawancaranya di program “sapa malam” kompas tv, mahfud menyebut bahwa akar kemarahan publik adalah korupsi yang tak kunjung diberantas secara tuntas.

gelombang aksi massa yang dipicu oleh kematian tragis pengemudi ojek online affan kurniawan dan sejumlah kebijakan dpr yang kontroversial telah memunculkan desakan baru dari publik: segera sahkan ruu perampasan aset.

mahfud md menyebut bahwa demonstrasi ini bukan sekadar ekspresi kemarahan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan rakyat terhadap praktik korupsi dan arogansi politik.

“ruu perampasan aset adalah solusi konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memberi efek jera kepada koruptor,” tegas mahfud.

ruu ini memungkinkan negara merampas aset hasil korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan, dengan prinsip pembuktian terbalik.

artinya, jika seseorang tidak bisa membuktikan asal-usul kekayaannya, negara berhak menyita aset tersebut.

mahfud menekankan bahwa celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh koruptor untuk menyembunyikan harta harus segera ditutup.

meski sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025–2029, mahfud menyayangkan lambannya dpr dalam membahas ruu ini.

ia bahkan menyebut bahwa surat presiden (surpres) untuk ruu ini telah dikirim sejak 4 mei 2023 oleh presiden joko widodo, namun hingga kini belum ada kemajuan berarti.

“presiden prabowo sudah jelas mendukung. sekarang bola ada di dpr,” ujar mahfud.

mahfud juga mengungkap bahwa pembahasan ruu perampasan aset sempat terhambat karena dpr mengusulkan penambahan pasal tentang pendanaan partai politik dalam ruu pembatasan uang kartal.

ia bahkan menyindir koordinasi internal dpr yang disebut mirip “korea”—sulit dan penuh tarik ulur.

mahfud tidak menutup mata terhadap kekhawatiran publik, termasuk dari ketua umum pdi-p megawati soekarnoputri, yang mengingatkan potensi penyalahgunaan ruu oleh aparat penegak hukum.

namun, mahfud menegaskan bahwa mekanisme pengawasan ketat bisa dirancang agar tidak terjadi pemerasan atau penyitaan sewenang-wenang.

menutup pernyataannya, mahfud menyerukan penyelesaian konflik sosial melalui musyawarah dan komunikasi yang sehat.

ia meminta polri bertindak cermat agar tidak ada korban jiwa lagi seperti affan kurniawan, serta mengingatkan bahwa rakyat dan aparat sama-sama korban dari kebijakan yang buruk dan korupsi pejabat.

ruu perampasan aset bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan sosial dan pemulihan kepercayaan publik.

di tengah demonstrasi yang memanas, mahfud md mengingatkan bahwa dpr harus segera bergerak.

korupsi adalah akar masalah, dan ruu ini adalah salah satu jawaban nyata.