bacakoran.co -  adanya dinamika politik di dengan terjadinya gelombang membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk menunda izin perjalanan luar negeri bagi kepala daerah dan anggota dprd.

menteri dalam negeri tito karnavian mengatakan, keputusan penundaan izin perjalanan luar negeri itu berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“semua keberangkatan kepala daerah maupun dprd saya setop dulu. biasanya mereka butuh izin dari kemendagri, tapi untuk saat ini seluruhnya saya tunda,” tegas tito.

kepala daerah dilarang tinggalkan wilayah

tito mewanti-wanti agar para gubernur, bupati, wali kota, hingga anggota dprd tetap berada di wilayah masing-masing untuk memantau kondisi dan mengendalikan situasi bersama forkopimda.

ia juga mengingatkan agar pejabat publik mengurangi acara seremonial yang terkesan mewah.

“jangan sampai ada pejabat pesta-pesta atau flexing kemewahan, sementara rakyat lagi berduka dan prihatin. kegiatan pribadi pun harus dijalankan sederhana,” ujar tito tegas.

fokus ke rakyat, bukan pelesiran

mendagri meminta kepala daerah menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah, bantuan sosial (bansos), hingga keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban.

instruksi ini sekaligus jadi peringatan keras agar pejabat tidak meninggalkan rakyat di saat situasi memanas.

latar belakang aksi demo besar-besaran

keputusan ini keluar setelah gelombang demo memuncak sejak kamis (28/8/2025).

aksi dipicu oleh kemarahan publik usai tewasnya affan kurniawan, seorang driver ojek online, tewas tragis setelah dilindas kendaraan taktis brimob saat sedang bekerja di jakarta.

aksi solidaritas pun menjalar ke berbagai kota besar, mulai dari jakarta, bandung, surabaya, hingga solo.

massa menuntut keadilan bagi affan sekaligus memprotes gaji serta tunjangan dpr yang dianggap kelewat besar di tengah kesulitan ekonomi rakyat.