bacakoran.co - situasi politik di aceh memanas setelah pernyataan kontroversial dari ketua dewan perwakilan rakyat daerah aceh (dpra), zulfadhli, yang secara terbuka menawarkan opsi referendum untuk memisahkan dari indonesia. 

pernyataan tersebut disampaikan di tengah aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar ribuan massa di depan gedung dpra, senin (1/9/2025).

zulfadhli, politisi partai aceh yang dikenal dengan sapaan “abang samalanga,” menyampaikan kesiapannya menandatangani tuntutan pemisahan aceh dari pusat. 

bahkan, ia menawarkan penambahan poin paling radikal dalam pakta integritas yang diajukan .

“atau mau tambah satu poin lagi, minta pisah saja aceh dari pusat. kalau tidak, biar saya tambahkan dan teken,” ucap zulfadhli dengan suara tegas.

pernyataan tersebut langsung disambut sorakan “merdeka” dari massa aksi yang memadati halaman gedung legislatif. 

riuh dukungan dari demonstran menandai titik puncak ketegangan dalam aksi yang berlangsung sejak pagi.

7 utama demonstran

sebelum tawaran referendum dilontarkan, massa aksi telah menyodorkan tujuh tuntutan utama yang tertuang dalam sebuah petisi. 

tuntutan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan rakyat aceh terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan daerah.

berikut tujuh poin tuntutan demonstran:

1. reformasi total dpr ri dan dpr aceh
2. reformasi institusi polri
3. penuntasan seluruh pelanggaran ham di indonesia, khususnya di aceh
4. penolakan pembangunan batalyon baru di aceh
5. evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di aceh
6. pembebasan rekan-rekan demonstran yang ditangkap saat aksi
7. transparansi penuh atas penggunaan dana otonomi khusus (otsus) aceh

tujuh tuntutan ini menjadi landasan gerakan massa yang sejak pagi telah memenuhi area gedung dpra. 

di atas mobil komando, para orator juga menyuarakan keinginan agar aceh merdeka dari indonesia, termasuk permintaan pengibaran bendera bulan bintang berdampingan dengan bendera merah putih.

komitmen dpra dan respons zulfadhli

menanggapi desakan demonstran, zulfadhli membacakan surat kesepakatan yang mengikat dpra untuk mengawal seluruh tuntutan rakyat aceh. 

pernyataan tersebut menjadi simbol komitmen lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat.

“kami, dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) bersama dpr ri, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan, sepakat untuk memenuhi dan mengawal seluruh tuntutan rakyat aceh. kesepakatan ini adalah bentuk komitmen nyata bahwa suara rakyat adalah amanat tertinggi yang tidak boleh diabaikan,” ujar zulfadhli.

unggahan video dan pernyataan zulfadhli di media sosial langsung menuai beragam komentar dari netizen. 

sebagian mempertanyakan isi tuntutan, sementara lainnya menyoroti potensi provokasi dan dampak geopolitik dari pernyataan tersebut.

"kayaknya gk ada tu isi tuntutan yg kau bilang itu."

"ini pejabat memprovokasi? dia dari partai apa, kok bisa bicara secara tidak berpendidikan. apa yg sudah dia lakukan buat aceh?"

"hati-hati memberi statement pak. banyak yang mau mennjajah indonesia. kalau kekuatan militer di aceh sudah sampai mana sampai berani pisah dari indonesia."

"ingat negara mn yg sdh menyesal pisah dari indonesia, belajarlah dr pengalaman yg prnh ada."