bacakoran.co — musisi sekaligus dari fraksi partai , ahmad dhani, kembali mencuri perhatian publik dengan usulan untuk pembentukan undang-undang anti flexing.
gagasan ini muncul usai dirinya menghadiri rapat internal partai yang dipimpin langsung oleh ketua umum gerindra sekaligus presiden ri, prabowo subianto, di kediaman pribadi prabowo di jalan kertanegara, jakarta selatan, senin malam (8/9/2025).
dalam pertemuan tersebut, prabowo memberikan sejumlah arahan kepada para anggota fraksi gerindra dpr ri.
salah satu poin yang paling ditekankan adalah larangan bagi para wakil rakyat untuk melakukan flexing atau pamer kekayaan, baik di ruang publik maupun media sosial.
“arahannya banyak. cuma tadi satu yang paling penting, jadi bapak prabowo menyarankan supaya anggota dpr gerindra itu tidak boleh flexing,” ujar kepada wartawan.
dhani mengaku sepakat dengan arahan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya selama ini tidak pernah melakukan flexing.
“saya juga iya-iya saja. wong saya tidak pernah flexing kan ya,” ucapnya.
tak berhenti di situ, dhani langsung mengusulkan agar larangan tersebut diatur dalam bentuk regulasi resmi.
ia menyampaikan gagasan pembentukan ruu anti flexing kepada wakil ketua dpr ri sekaligus ketua harian dpp gerindra, sufmi dasco ahmad, yang turut hadir dalam rapat tersebut.
“dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, bang dasco, bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di china. dan bang dasco setuju. mudah-mudahan komisi i nanti akan menggulirkan undang-undang anti-flexing sehingga orang indonesia tidak ada yang flexing lagi,” kata dhani.
menurut dhani, regulasi semacam ini penting untuk menjaga etika sosial di tengah masyarakat, terutama di era digital yang sarat dengan budaya pamer.
ia menilai bahwa flexing berlebihan dapat memicu kesenjangan sosial dan keresahan publik.
“sehingga orang indonesia tidak ada yang flexing lagi,” tuturnya.
sekretaris jenderal dpp gerindra, sugiono, turut memperkuat pesan prabowo dalam pertemuan tersebut.
ia menyampaikan bahwa arahan ketua umum merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada presiden.
“tadi ketua umum kami menyampaikan beberapa arahan kepada anggota fraksi dpr ri sebagai tindak lanjut pesan-pesan yang disampaikan masyarakat,” ungkap sugiono.
sugiono menambahkan bahwa prabowo menekankan pentingnya menjaga sikap, ucapan, dan gaya hidup para wakil rakyat.
menurutnya, anggota dpr harus menjadi representasi yang baik dan tidak menunjukkan sikap arogan di ruang publik.
“menjaga gaya hidup, menjaga tutur kata, menjaga ucapan, jangan sombong, jangan flexing. enggak ada gunanya,” tegas sugiono.
namun, usulan ruu anti flexing ini memicu beragam reaksi dari masyarakat.
di media sosial, terutama di akun instagram @pandemictalks, netizen melontarkan kritik tajam terhadap wacana tersebut.
banyak yang menilai bahwa larangan flexing bukanlah solusi atas akar masalah yang lebih mendalam, seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi.
"mengajarkan kalo mau korup main cantik."
"tanpa uu harusnya udah punya empati ya tollllll jagorawi."
"selalu ngga menyelesaikan akar masalah."
"boleh korup tapi jgn flexing."
"malah ngurus flexing... poinnya keadilan kesejahteraan. kalo rakyatnya bahagia berkecukupan. pejabat mau flexing sampai mati juga ga ngurus. gimana sih!"
wacana ruu anti flexing ini membuka diskusi publik yang lebih luas tentang etika pejabat, transparansi, dan prioritas kebijakan.
di tengah tuntutan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan, larangan pamer kekayaan bisa jadi langkah awal, namun publik berharap solusi yang lebih substansial dan menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi.
