bacakoran.co - publik dikejutkan dengan viralnya video yang memperlihatkan kemunculan tanggul beton raksasa di pesisir , jakarta utara.

tanggul tersebut disebut membentang sepanjang 2 hingga 3 kilometer dan menimbulkan keresahan, khususnya bagi nelayan setempat yang kesulitan melintas ke area tangkapan ikan.

dalam video yang diunggah akun instagram @cilincinginfo, seorang warga menyoroti dampak keberadaan tanggul tersebut.

“tanggul beton nih di pesisir cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. ini kurang lebih ada 2-3 kilometer panjangnya. awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” kata seorang warga dalam rekaman tersebut.

kemunculan tanggul beton itu menimbulkan pertanyaan serius di masyarakat: siapa pihak yang membangun infrastruktur tersebut?

banyak warganet bahkan berspekulasi bahwa tanggul itu bisa terkait proyek reklamasi atau pembangunan kawasan tertentu, meski hingga kini belum ada pihak yang mengonfirmasi.

respons pemprov dki jakarta dan kementerian pekerjaan umum

melalui dinas sumber daya air (sda) menegaskan bahwa pembangunan tanggul beton di cilincing bukan bagian dari proyek national capital integrated coastal development (ncicd).

pernyataan ini disampaikan kepala bidang pengendalian rob dan pengembangan pesisir pantai dinas sda dki jakarta, ciko tricanescoro.

"merespons viralnya tanggul beton di pesisir cilincing, jakarta utara, dinas sumber daya air provinsi dki jakarta menyatakan bahwa tanggul tersebut bukan bagian dari proyek atau pekerjaan tanggul ncicd," kata ciko tricanescoro, dikutip dari cnn indonesia, rabu (10/9/2025).

senada dengan itu, ketua subkelompok perencanaan bidang pengendalian rob dan pengembangan pesisir pantai sda dki, alfan widyastanto, menyampaikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan tanggul di kawasan tersebut.

"dinas sda dki jakarta tidak mengeluarkan izin dan tidak memiliki kewenangan terkait pembangunan tanggul tersebut," ujar alfan, dikutip dari detiknews.

sementara itu, kementerian pekerjaan umum (pu) juga menyatakan hal serupa.

juru bicara kementerian pu, aisyah zakiyyah, menegaskan bahwa proyek di cilincing tidak berada dalam kewenangan pihaknya.

"proyek tanggul laut di cilincing saat ini tidak berada dalam kewenangan kementerian pu," kata aisyah kepada cnbc indonesia, rabu (10/9/2025).

pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar.

dua lembaga resmi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sama-sama menyatakan tidak bertanggung jawab atas keberadaan tanggul raksasa tersebut.

kondisi ini membuat publik mempertanyakan pengawasan pembangunan di kawasan pesisir ibu kota.

nelayan terdampak dan desakan investigasi

di sisi lain, nelayan pesisir cilincing kini harus menanggung dampak nyata akibat pembangunan tanggul yang tidak jelas asal-usulnya.

jalur mereka untuk melaut terputus, sehingga memaksa mereka menambah waktu tempuh dan biaya operasional.

nelayan di kawasan cilincing kini harus menempuh jalur lebih jauh untuk melaut karena akses mereka terhalang bangunan beton tersebut.

kondisi ini membuat biaya operasional bertambah dan waktu melaut semakin lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat pesisir.

selain kerugian ekonomi, keberadaan tanggul ini juga menimbulkan kekhawatiran soal dampak lingkungan.

struktur beton di area laut dapat mengubah arus air, memengaruhi ekosistem, bahkan berpotensi mengganggu keberlangsungan biota laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan setempat.

keberadaan tanggul beton sepanjang hampir tiga kilometer ini juga menimbulkan tanda tanya besar.

jika benar tidak berada dalam kewenangan pemprov dki maupun kementerian pekerjaan umum, hal ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan pembangunan di wilayah pesisir jakarta utara.

desakan publik agar pemerintah turun tangan pun semakin kuat.

berbagai pihak menilai perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan legalitas proyek ini, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas pembangunannya.

pemerintah juga didorong segera mengambil langkah tegas, baik berupa pembongkaran jika terbukti ilegal maupun penataan ulang kawasan jika memang ada proyek resmi yang belum dikomunikasikan secara terbuka.