bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) memastikan akan melakukan pengecekan ulang terhadap laporan milik wali kota prabumulih, h arlan.

langkah ini diambil setelah namanya ramai diperbincangkan publik buntut polemik pemecatan kepala smp negeri 1 prabumulih, .

“kalau kita bicara soal kepatuhan lhkpn, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya,” ujar juru bicara kpk, budi prasetyo, dikutip dari metrotvnews.com, kamis (18/9/2025).

“apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum, nanti akan dicek dari pelaporan lhkpn yang bersangkutan,” lanjut budi.

menurut budi, tidak bisa hanya mengandalkan laporan tertulis, melainkan juga harus melakukan verifikasi mendalam untuk memastikan keabsahan data.

budi menambahkan, sorotan masyarakat terhadap harta pejabat publik merupakan hal yang positif.

“peran masyarakat untuk ikut mengawasi soal kewajaran ataupun kebenaran dari aset yang dimiliki, ya dari profilnya itu apakah sudah sesuai atau belum,” katanya, dikutip dari detiknews.

ia juga menegaskan bahwa masukan dari publik bisa menjadi bahan tambahan dalam proses klarifikasi.

harta rp17 miliar milik arlan

berdasarkan laporan lhkpn pada 13 agustus 2024, total harta kekayaan arlan mencapai rp17,002 miliar.

angka tersebut terdiri dari berbagai jenis aset yang sebagian besar berada di wilayah prabumulih dan ogan ilir, sumatera selatan.

rinciannya meliputi:

• 18 bidang tanah dan bangunan senilai rp5,87 miliar.

• 12 kendaraan, mulai dari pikap, truk, hingga buldoser, senilai rp4,92 miliar.

• harta bergerak lainnya sebesar rp202 juta.

• kas dan setara kas rp8 miliar.

• utang rp2 miliar.

dengan demikian, total aset yang dimiliki mencapai rp17,002,737,046.

data ini dikutip dari laporan resmi lhkpn kpk, sebagaimana dilaporkan kompas.com.

harta tersebut membuat arlan termasuk pejabat daerah dengan kekayaan cukup besar di sumatera selatan.

beberapa kalangan mempertanyakan kewajaran kepemilikan sejumlah kendaraan berat yang jarang dimiliki pejabat publik pada umumnya.

arlan sendiri sebelumnya menyebut dirinya patuh melaporkan harta kekayaannya sesuai aturan.

namun, kpk menegaskan pengecekan tetap akan dilakukan untuk memastikan kewajaran dari laporan tersebut.

pemeriksaan ini diharapkan menjawab keresahan masyarakat terkait transparansi pejabat daerah.

polemik pemecatan kepala sekolah

nama arlan mulai menjadi sorotan usai viralnya kisah kepala smp negeri 1 prabumulih, roni ardiansyah, yang disebut diberhentikan karena menegur anak wali kota membawa mobil ke sekolah.

video perpisahan roni dengan para siswa sempat heboh di media sosial.

ratusan pelajar tampak menangis melepas sang kepala sekolah, sebuah pemandangan yang kemudian menuai simpati luas dari masyarakat.

isu ini langsung menjadi bahan perbincangan nasional.

banyak pihak menilai tindakan tersebut bentuk kesewenang-wenangan seorang kepala daerah.

namun, arlan membantah tuduhan tersebut.

“itu berita hoaks. anak saya tidak membawa mobil ke sekolah. saya hanya menegur pak roni karena ada masalah di sekolah,” kata arlan dalam konferensi pers, dikutip dari kompas.com.

“kalau ini menjadi suatu kesalahan, saya selaku wali kota prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada pak roni dan seluruh masyarakat,” imbuh arlan.

kepala dinas pendidikan prabumulih, a darmadi, menegaskan mutasi roni bukan karena persoalan anak wali kota.

menurutnya, keputusan itu diambil karena beberapa kasus lain yang melibatkan sekolah.

meski begitu, kontroversi tidak mereda.

bahkan ajudan presiden prabowo subianto, rizky irmansyah, akhirnya turun tangan.

ia memastikan mutasi roni maupun pemberhentian seorang satpam sekolah dibatalkan.

keduanya dikembalikan ke posisi semula.

sebagai bentuk rekonsiliasi, arlan memberikan dua unit motor listrik kepada roni dan satpam bernama ageng.

meski sudah ada permintaan maaf dan rekonsiliasi, sorotan terhadap arlan tetap tak surut.

publik kini menunggu hasil pemeriksaan kpk atas lhkpn sang wali kota untuk memastikan transparansi kekayaannya.

kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap pejabat daerah sangat bergantung pada sikap transparan, adil, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.