bacakoran.co - program makan bergizi gratis () yang menjadi salah satu program unggulan presiden prabowo subianto kembali jadi perbincangan publik.
bukan hanya karena manfaatnya yang luas, tetapi juga karena munculnya di berbagai daerah.
chef arnold poernomo, juri masterchef indonesia ikut menyuarakan pandangannya.
dalam unggahan di aplikasi x ia menilai program ini sebenarnya baik, namun eksekusi yang kurang maksimal justru membuat anak-anak menjadi korban.
“programnya bagus cuma eksekusinya kurang. kasihan anak-anak yg keracunan, orang tua, team dapur mbg, team medis,” tulis chef arnold di x akun @arnoldpoernomo.
komentar itu muncul usai dirinya direkomendasikan warganet untuk dilibatkan langsung dalam
chef arnold sebelumnya memang dikenal pernah membedah menu hingga rencana anggaran belanja (rab) yang dianggap relevan dengan kebutuhan program.
ribuan kasus keracunan bayangi mbg
sejak resmi diluncurkan pada 6 januari 2025, program makan bergizi gratis (mbg) telah menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil hingga kelompok rentan. total target penerima mencapai 82,9 juta orang di seluruh indonesia.
namun, data badan gizi nasional (bgn) mencatat ada 5.626 kasus keracunan akibat mbg di 16 provinsi.
angka ini menimbulkan kecemasan para orangtua. banyak yang kini ragu mengizinkan anaknya tetap mengonsumsi makanan dari program ini.
“kasihan anak-anak yang keracunan,” lanjut chef arnold dalam unggahan yang kembali viral. pernyataan itu menambah sorotan publik terhadap mbg.
pemerintah dan evaluasi ketat mbg
kepala bgn, dadan hindayana, memastikan pihaknya melakukan evaluasi ketat setiap kali insiden terjadi.
ia menyebut proses pemulihan bagi anak-anak korban juga sudah dilakukan.
meski begitu, opsi penghentian sementara hingga pengalihan anggaran ke sektor pendidikan kini mulai mengemuka dari sejumlah kalangan masyarakat sipil.
menariknya, meski ribuan kasus keracunan muncul, sebagian besar siswa tetap antusias menyambut makanan gratis tersebut.
antusiasme ini dianggap sebagai sinyal bahwa program masih dibutuhkan, hanya saja perlu perbaikan serius dalam sistem distribusi dan kualitas makanan.
desakan libatkan ahli dalam program mbg
keterlibatan tokoh kuliner seperti chef arnold dalam program makan bergizi gratis (mbg) mulai ramai dibicarakan publik.
dengan rekam jejaknya di dunia kuliner ia dinilai mampu memberi masukan terkait menu sehat, higienis, sekaligus sesuai kebutuhan gizi anak-anak.
“gua saran sih arnold ya @arnoldpoernomo. beliau dulu udah pernah breakdown menu + rab tuh. gua yakin dengan kompetensinya, bisa membawa mbg lebih baik cc pak @prabowo tulisnya di x akun @fajarsumantri.
program bagus, eksekusi bermasalah
pada akhirnya, program makan bergizi gratis (mbg) tetap dianggap sebagai terobosan penting untuk meningkatkan gizi masyarakat.
surat perjanjian mbg dikecam, dprd desak cabut
program makan bergizi gratis () kembali menjadi sorotan publik setelah muncul isu terkait mou mbg yang dianggap bermasalah.
surat perjanjian itu ramai diperbincangkan karena disebut memuat aturan bahwa jika terjadi kasus keracunan, maka pihak sekolah dan penerima program harus merahasiakannya.
kabar tersebut langsung memicu reaksi masyarakat luas, terlebih ketika dprd kabupaten blora menyarankan agar surat edaran itu ditarik karena dianggap merugikan siswa, orang tua dan pihak sekolah.
namun korwil sppg blora bersikeras bahwa tidak dimaksudkan untuk menutup-nutupi kasus keracunan, melainkan hanya sebagai bentuk penyelesaian internal.
klarifikasi korwil sppg blora
melalui unggahan akun twitter @jateng_twit pada 20 september 2025, terlihat sebuah video berdurasi 1:11 detik yang memperlihatkan jawaban dari korwil sppg blora.
"sebenarnya itu bukan merahasiakan, tapi kita lapor langsung ke sppg lalu sppg langsung ibaratnya ke pelayanan seperti itu, sebenarnya tidak merahasiakan. kita langsung selesaikan secara internal ya salah satunya dengan membawanya ke pelayanan kesehatan," ujar korwil sppg blora.
pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pihak sppg blora berusaha menghindari kesalahpahaman publik mengenai isi mou mbg.
meski begitu, korwil sppg blora tetap enggan menarik surat edaran, meski dprd kabupaten blora sudah menyarankannya.
ia beralasan bahwa surat tersebut merupakan arahan langsung dari pusat.
"ya itu monggo (menarik surat edaran), itu wewenang dari komisi dpr-nya bukan saya, kalaus saya enggak karena perintah saya dari bagian pusat. iya, iya semua (mou sama) semua. memang dulu awalnya seperti itu tapi sekarang sudah ada pebaikan atau revisi dari isi perjanjian, sudah ada yang baru, nah itu sebagian sudah direvisi," tandasnya.
respon publik dan media sosial
video klarifikasi tentang mou mbg itu sudah ditonton lebih dari 23,9 ribu kali di twitter. banyak warganet yang justru menanggapi dengan nada keras.
"negara kok gini amat ya, bikin kebijakan merugikan rakyat bukannya diperbaiki malah lanjut terus, bisa-bisa rakyat dianggap seperti hewan," tulis @afrianova.
"kesel amat liat mukanya tipe2 begini nih emak emak yang anak orang lain suruh makan mbg, anak dia dibawain bekel sendiri... yakin gw mah ah lu mbak mbak... awas aja ada yang meninggoy, lu tanggung jawab lu," tulis @fathullahfathu2.
"kerakusan kapitalis mau untung sebanyak2 ny dgn modal maupun resiko sekecil mungkin. vendor dibayar pajak tp hasilnya mencelakai rakyat tp mau cuci tangan bersih. intinya bajingan," tulis @ninar9590.
"pendidikan kok malah urusin makanan... ini kurilulum, guru siswa, t4 sekolah, sarana pendidikan, dll malah gak keurus ... sibuk mbg ... aneeehhh aneehhhh," tulis @hendrapwinarto.
respon warganet itu menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
program mou mbg justru semakin diperbincangkan karena dinilai bisa menimbulkan kerugian jika tidak segera dibenahi.
apakah revisi mou mbg sudah tepat?
dalam pernyataannya, korwil sppg blora menyebut sudah ada perbaikan atau revisi terhadap isi perjanjian.
banyak yang menilai revisi itu hanya bersifat formalitas tanpa menyentuh substansi utama, yaitu transparansi kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis.
jika mou mbg tidak segera diperjelas, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan semakin menurun.
