bacakoran.co - gelombang desakan publik agar pemerintah menghentikan sementara program kian deras setelah kasus keracunan berulang di berbagai daerah.

namun, bersikeras tidak akan membekukan program unggulan presiden prabowo subianto tersebut.

kepala bgn, dadan hindayana, menegaskan pemerintah menghadapi dilema antara memperbaiki sumber daya manusia agar program berjalan mulus, atau mengejar target jumlah penerima manfaat.

menurutnya, pilihan jatuh pada opsi kedua: target harus dipenuhi.

“utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi,” kata dadan di kantornya, jakarta, senin (22/9/2025), dikutip dari tempo.co.

sejumlah organisasi sipil seperti , jaringan pemantau pendidikan indonesia (jppi), dan indonesia corruption watch (icw) mendesak agar program ini dihentikan sementara.

desakan ini muncul karena jumlah korban keracunan terus melonjak dalam dua bulan terakhir.

catatan jppi menunjukkan pada juli 2025 terdapat 342 siswa keracunan, naik menjadi 2.226 siswa pada agustus, lalu melonjak lagi menjadi 3.145 siswa sepanjang september.

secara kumulatif, sejak program diluncurkan januari hingga 21 september 2025, total korban keracunan mencapai 6.425 siswa.

“presiden butuh berapa ribu lagi korban. atau presiden masih menunggu korban nyawa sehingga program mbg itu dihentikan,” ujar koordinator jppi, ubaid matraji, dalam konferensi pers di kantor icw, selasa (23/9/2025), dikutip dari tempo.co.

salah satu kasus terbaru terjadi di cipongkor, kabupaten bandung barat, jawa barat, ketika ratusan siswa dilaporkan sakit usai menyantap menu mbg.

hasil investigasi awal menunjukkan adanya kesalahan teknis.

“sppg itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata dadan usai meninjau posko penanganan kasus cipongkor, rabu (24/9/2025), dilansir kompas.com.

ia menegaskan bgn telah menginstruksikan agar satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) tidak memasak terlalu dini.

waktu ideal memasak dimulai pukul 13.30 agar jarak antara pengolahan dan distribusi tidak lebih dari empat jam.

“pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga,” ujar dadan.

selain itu, dadan meminta sppg baru membatasi jumlah sekolah yang dilayani saat awal operasional.

jika target penerima manfaat mencapai ribuan, sppg diminta mulai dari skala kecil, misalnya melayani dua sekolah dahulu.

setelah terbiasa, jumlah pelayanan bisa ditambah secara bertahap.

menurut dadan, kesalahan teknis juga sempat terjadi di banggai, sulawesi tengah, ketika pemasok bahan baku diganti secara mendadak.

hal itu membuat kualitas makanan menurun drastis hingga menimbulkan kasus keracunan. “segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis. kalau mau ganti supplier harus bertahap,” tegas dadan, seperti dikutip kompas.com.

meski keracunan berulang kali terjadi, bgn menegaskan manfaat mbg jauh lebih besar dibanding risikonya.

dadan menyebut hanya sebagian kecil siswa yang trauma dan menolak makanan dari program tersebut.

“kami sadari betul, di setiap kejadian pasti ada yang mengalami. karena tiap kejadian ada anak yang tersakiti, orang tua waswas, dan kepercayaan publik yang tergores,” ucap dadan dalam konferensi pers yang dilansir detiksumut.

ia menambahkan pihaknya akan memperketat pengawasan, bahkan menghentikan sementara dapur sppg yang bermasalah.

“bagi anak yang tidak ingin menerima untuk sementara waktu kita harus hormati,” katanya.

meski begitu, ia menekankan mayoritas siswa tetap menikmati program ini.

“banyak anak-anak ingin kembali mengonsumsi makanan bergizi. jadi hanya sebagian kecil yang trauma,” ujar dadan.

bgn juga menyebut dari total 1 miliar porsi makanan yang diproduksi sejak januari 2025, hanya 4.711 porsi yang tercatat bermasalah.

klaim ini berbeda dengan catatan organisasi sipil yang menyoroti lebih dari enam ribu siswa sudah menjadi korban keracunan.

dadan sendiri mengaku setiap hari “tidak bisa tidur nyenyak” karena selalu waswas akan muncul lagi kasus keracunan.

meski demikian, ia tetap menegaskan program tidak akan dihentikan.

pemerintah katanya sudah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari membentuk tim investigasi kasus keracunan, menghentikan sementara dapur sppg bermasalah, hingga memperpendek jangkauan pengawasan dengan membuka kantor bgn di setiap kabupaten dan kota mulai 2026.

kontroversi program makan bergizi gratis kini berada di persimpangan jalan.

pemerintah menegaskan program ini vital untuk perbaikan gizi anak indonesia dan tidak bisa dihentikan, sementara publik menuntut keselamatan peserta didik diutamakan.