bacakoran.co - setelah mencuatnya kasus keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa dari berbagai jenjang pendidikan, badan gizi nasional (bgn) akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang terindikasi bermasalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg).

penutupan ini dilakukan sebagai respons atas pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur (sop) yang diduga menjadi pemicu utama insiden keracunan makanan di berbagai wilayah.

wakil kepala bgn, nanik s. deyang, dalam konferensi pers yang digelar di kabupaten bogor, jawa barat, pada kamis (25/9/2025), menyampaikan bahwa penutupan dapur-dapur bermasalah akan berlangsung dalam jangka waktu yang belum ditentukan.

menurutnya, dapur-dapur tersebut akan tetap ditutup hingga proses investigasi terhadap kasus keracunan selesai dilakukan secara menyeluruh.

"hari ini sudah kita keluarkan surat kepada semua dapur yang kemarin bermasalah. karena yang paling banyak kasusnya terjadi di bulan kita tutup dalam waktu yang tidak ditentukan. artinya, penutupan ini berlaku sampai investigasi selesai. surat resmi sudah kita kirimkan hari ini. yang tadinya hanya bersifat penutupan sementara, kini berubah menjadi penutupan tanpa batas waktu," tegas nanik.

langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen bgn dalam memastikan keamanan dan higienitas makanan yang disediakan melalui program mbg.

nanik menambahkan bahwa pihaknya akan memperketat seluruh proses pengajuan dapur baru, termasuk verifikasi dan audit terhadap sop produksi makanan.

semua dapur yang ingin bergabung dalam program mbg wajib mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh bgn.

"kita akan bentuk tim khusus untuk melakukan inspeksi. bila ditemukan pelanggaran, dapur tersebut akan langsung kita tutup. kita akan tegas dalam hal ini. tidak ada toleransi lagi. karena jika semua dapur mengikuti juknis yang sudah ditetapkan, maka seharusnya tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti keracunan massal," ujar nanik.

di tengah penutupan dapur-dapur bermasalah, muncul pula perbedaan data jumlah korban keracunan dari berbagai instansi pemerintah.

bgn mencatat sebanyak 5.080 penerima mbg mengalami keracunan dari 46 kasus yang tersebar di beberapa wilayah.

sementara itu, kementerian kesehatan (kemenkes) melaporkan angka yang sedikit lebih tinggi, yakni 5.207 korban dari 60 kasus.

di sisi lain, badan pengawas obat dan makanan (bpom) mencatat 55 kasus dengan total 5.320 penerima mbg yang terdampak.

perbedaan data ini menunjukkan adanya tantangan dalam koordinasi antarinstansi dalam menangani krisis kesehatan yang melibatkan ribuan anak sekolah.

meski demikian, semua pihak sepakat bahwa insiden ini harus menjadi titik balik dalam pengawasan program mbg, terutama dalam hal distribusi makanan dan pengelolaan dapur.

program makan bergizi gratis sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di seluruh indonesia.

namun, insiden keracunan massal ini menjadi alarm keras bahwa sistem pelaksanaannya masih memiliki celah yang berbahaya.

penutupan dapur bermasalah oleh bgn menjadi langkah awal yang penting, namun tidak cukup jika tidak disertai dengan reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan, pelatihan tenaga dapur, dan transparansi distribusi makanan.

kini, publik menanti hasil investigasi dan langkah lanjutan dari bgn serta instansi terkait.

apakah program mbg akan kembali berjalan dengan sistem yang lebih aman? ataukah kasus ini akan menjadi titik evaluasi besar terhadap seluruh program gizi nasional?