bacakoran.co - program makan bergizi gratis () kembali jadi sorotan publik setelah ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan massal.

dalam sepekan terakhir, jaringan pemantau pendidikan indonesia (jppi) mencatat jumlah korban naik drastis dari 5.360 siswa pada 14 september menjadi 6.452 siswa per 21 september. 

jawa barat menjadi daerah dengan kasus keracunan tertinggi, disusul diy, jawa tengah, bengkulu, dan sulawesi tengah.

lonjakan ini memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis (mbg) dan melakukan evaluasi total.

kritikan datang dari lembaga masyarakat sipil, dpr, pemerintah daerah, kelompok mahasiswa, hingga aktivis perlindungan anak.

1. dpr 

ketua dpr ri, puan maharani, menegaskan evaluasi harus dilakukan bersama tanpa saling menyalahkan.

"evaluasi harus dilakukan secara total, jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," ujar puan.

dpr berencana melakukan pengawasan langsung ke dapur penyedia makanan mbg untuk mengidentifikasi akar masalah.

2. kpai

komisi perlindungan anak indonesia (kpai) mendesak penghentian sementara mbg demi keselamatan siswa.

"kpai usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat bgn benar-benar dilaksanakan dengan baik," kata wakil ketua kpai, jasra putra.

jasra menyoroti kasus anak paud di tasikmalaya yang ikut menjadi korban. 

3. icw

peneliti indonesia corruption watch (icw), eva nurcahyani menegaskan program ini sudah menimbulkan banyak kerugian.

"pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan mbg agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata eva di jakarta, selasa (23/9).

icw menilai lemahnya pengawasan membuat kasus keracunan terus berulang.

4. jppi

koordinator nasional jppi, ubaid matraji, menyebut akar persoalan bukan hanya pada dapur penyedia makanan tapi juga sistem yang dikelola badan gizi nasional (bgn).

"saatnya untuk dihentikan sekarang juga, lakukan evaluasi total," tegas ubaid.

menurut jppi, transparansi anggaran mbg juga dipertanyakan terutama karena program ini menyedot dana rp71 triliun di tahun anggaran 2026.

5. desakan dari lembaga kesehatan & konsumen

gerakan kesehatan ibu dan anak (gkia) meminta pemerintah legowo menghentikan sementara mbg.

mereka juga menuntut adanya kanal resmi pelaporan kasus keracunan agar korban bisa mendapat kepastian.

6. daerah & mahasiswa turut bersuara

gubernur jawa barat, dedi mulyadi, menilai distribusi makanan yang terlambat menjadi penyebab keracunan di wilayahnya.

"masaknya malam dan dimakan siswa siang hari. ini harus menjadi bahan evaluasi," jelasnya.

sementara itu, bem km ugm melancarkan kritik keras dengan aksi teatrikal.

ketua bem, tiyo ardianto, menyebut alokasi anggaran mbg justru mengorbankan masa depan pendidikan.

"kalau presiden tidak mau evaluasi total, sebaiknya dibatalkan saja (mbg)," kata tiyo.

7. ylki

ylki pun menegaskan hal serupa.

"jika tidak dilakukan perbaikan secara serius dan komprehensif maka, mbg akan menjadi bom waktu penerima manfaat lainnya," tulis ylki dalam keterangan resmi.

ylki menekankan pentingnya audit standar dapur, jaminan keamanan pangan, hingga aspek kehalalan.

sikap pemerintah

meski kritik deras kepala bgn dadan hindayana menyebut masih menunggu arahan presiden prabowo subianto.

"saya ikut arahan presiden, tidak berani mendahului," kata dadan, rabu (24/9).

menteri koordinator pemberdayaan masyarakat, muhaimin iskandar, menegaskan pemerintah belum berencana menyetop mbg.

"tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. saya belum mendengar," ujarnya.

menurutnya, evaluasi tetap dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi makanan.

ribuan siswa keracunan, gelombang desakan hentikan makan bergizi gratis