bacakoran.co -  kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian ketenagakerjaan (kemnaker).

mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja , haryanto, diduga menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (rptka).

dalam penyidikan, kpk menyita sejumlah aset milik haryanto, mulai dari rumah, tanah, hingga satu unit mobil toyota innova yang diduga berasal dari agen tenaga kerja asing (tka).

penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian perkara sekaligus upaya pemulihan kerugian negara.

kasus tersebut mendapat perhatian luas karena melibatkan tidak hanya pejabat tinggi, tetapi juga puluhan pegawai kemnaker yang diduga turut menerima aliran dana.

publik menilai, temuan ini kembali menegaskan bahwa sektor ketenagakerjaan rawan penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam mekanisme perizinan tenaga kerja asing yang memiliki nilai ekonomi besar.

kpk sita rumah, tanah, dan mobil

juru bicara kpk, budi prasetyo, menyebut pihaknya telah menyita sejumlah aset milik haryanto.

langkah ini penting bukan hanya untuk pembuktian perkara, tetapi juga sebagai awal pemulihan aset negara.

“kpk telah menyita dua bidang tanah berupa kontrakan seluas 90 meter persegi di cimanggis, depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di sentul, bogor,” kata budi, dikutip dari cnn indonesia, minggu (28/9/2025).

selain itu, kpk juga menyita kendaraan yang diduga dibeli menggunakan uang hasil dugaan tindak pidana.

“saat ini kendaraan tersebut juga sudah dilakukan penyitaan oleh kpk,” ujar budi.

budi menjelaskan, “penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara, sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery,” dikutip dari detiknews.

kemnaker minta dibeliin mobil dari agen tka

yang bikin publik semakin terperangah, kpk menemukan fakta baru bahwa haryanto secara terang-terangan minta mobil baru dari agen tka.

mobil itu bahkan dibeli langsung dari sebuah dealer resmi di jakarta.

“ditemukan fakta bahwa tersangka (haryanto) dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen tka untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah diler di jakarta,” ungkap budi, dikutip dari kompas.com.

mobil yang dimaksud adalah toyota innova, kini resmi disita penyidik.

penyitaan ini menjadi bagian penting dalam asset recovery agar kerugian negara bisa ditutup kembali.

skandal ini makin memalukan karena haryanto bukan pejabat biasa.

ia adalah staf ahli menteri ketenagakerjaan bidang hubungan internasional sekaligus dirjen binapenta periode 2024–2025.

namun, alih-alih menjaga integritas, ia justru diduga menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri.

rp53,7 miliar mengalir ke oknum

kpk menyebut kasus dugaan korupsi pengurusan rptka telah berlangsung sejak 2019 hingga 2024.

selama periode itu, jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai direktorat pptka mencapai sekurang-kurangnya rp53,7 miliar.

dalam konferensi pers sebelumnya, kpk juga menyampaikan terdapat lebih dari 85 pegawai kementerian ketenagakerjaan yang menerima uang diduga hasil pemerasan terkait rptka.

puluhan pegawai tersebut di luar delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

beberapa nama besar yang jadi tersangka di antaranya:

• haryanto, dirjen binapenta 2024–2025.

• suhartono, dirjen binapenta 2020–2023.

• wisnu pramono, direktur pptka 2017–2019.

• devi angraeni, direktur pptka 2024–2025.

ketua kpk, setyo budiyanto, menegaskan pihaknya sudah menahan empat tersangka sejak 17 juli 2025 usai diperiksa di gedung merah putih.

sejauh ini, sebagian pihak telah mengembalikan dana rp8,61 miliar ke rekening penampungan kpk.

namun, jumlah itu jelas masih jauh dari dugaan total kerugian negara.

fakta ini menunjukkan betapa besarnya potensi kerugian akibat praktik pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan jaringan luas di internal kementerian.

dengan besaran dana yang mengalir, kasus ini dipandang sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di sektor ketenagakerjaan dalam lima tahun terakhir.

kpk menegaskan akan terus melakukan pengembangan perkara untuk membongkar keterlibatan pihak lain serta memastikan uang negara dapat kembali sepenuhnya.