bacakoran.co – rencana pemindahan ke ibu kota negara (ikn) terus berlanjut di bawah pemerintahan presiden prabowo subianto.

ini menjadi bagian dari target menjadikan di kalimantan timur sebagai pusat pemerintahan politik indonesia pada 2028 dan ‘rumah baru’ ribuan asn.

pindah bertahap, ribuan asn siap hijrah

mengacu perpres no. 79/2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah, sekitar 1.700 hingga 4.100 asn akan mulai bertugas di nusantara secara bertahap.

pada 2029, jumlahnya diprediksi menembus 9.500 asn!

“perpres ini jadi sinyal kuat bahwa pembangunan ikn tak akan mandek,” tegas kepala otorita ikn, basuki hadimuljono, senin (29/9/2025).

infrastruktur super modern sudah siap

hingga september 2025, 44 tower hunian asn siap ditempati, 3 tower dalam tahap akhir, dan 4 tower baru tengah dikebut.

tahap awal pembangunan (2022–2024) sukses menghadirkan istana garuda, kantor pemerintahan,
hunian menteri dan asn, rumah sakit modern, hotel, dan bandara vvip.

seluruh fasilitas dirancang dengan standar bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas, dilengkapi command center berteknologi cctv, drone, dan iot yang memantau progres secara real-time.

tahap kedua: 2025–2028

fokus beralih ke pemindahan asn besar-besaran, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penataan ruang hijau, hingga konektivitas jalan tol balikpapan–ikn.

investasi pendidikan dan penataan kawasan sepaku juga masuk agenda prioritas.

anggaran jumbo dan investasi gencar

realisasi investasi swasta non-apbn mencapai rp65,3 triliun (49 pelaku usaha, 52 perjanjian).

lalu, apbn sejak 2022–2024 sebesar rp75,8 triliun (rp5,5 t di 2022, rp27 t di 2023, rp43,3 t di 2024).

apbn 2025 sebesar rp5,7 triliun, sebagian besar melalui kementerian pupr.

apbn 2026 disiapkan rp6,2 triliun dengan pencairan dipercepat.

“tahun depan kita genjot lebih cepat,” ujar menteri keuangan purbaya yudhi sadewa, menandaskan bahwa dana besar ini untuk menarik arus investasi swasta.

target besar 2028

menurut kepala staf kepresidenan muhammad qodari, prabowo menargetkan semua infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung sebelum 2028.

“kalau mau sidang, semua fasilitasnya sudah siap—dari gedung eksekutif, dpr, hingga peradilan,” tegas qodari.