bacakoran.co - pemerintah bergerak cepat memperketat pengawasan terhadap program usai maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.

mengumumkan telah menerima 7.500 permohonan sertifikasi halal dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), di mana 5.000 di antaranya sedang dalam proses audit.

kepala bpjph, haikal hasan, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya formalitas, melainkan jaminan bagi masyarakat.

“sebanyak 7.500 sedang kami proses, dan sebisa mungkin kami prioritaskan 5.000 dulu ya,” kata haikal di jakarta, jumat (3/10/2025), dikutip dari disway malang.

ia menambahkan, ada tiga sertifikasi wajib yang harus dikantongi dapur mbg, yaitu sertifikat laik higiene sanitasi (slhs), hazard analysis and critical control points (haccp), dan sertifikat halal.

“dalam proses, dalam proses. ada kebersihan, ada haccp, ada halal, ya,” ujarnya menegaskan.

kebijakan sertifikasi ini merupakan standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

menteri kesehatan budi gunadi sadikin menyebut bahwa proses sertifikasi akan ditambah dengan satu lagi rekognisi dari bpom.

“nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari bpom. jadi kemenkes, bpom, dan bgn nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi,” kata budi dalam konferensi pers.

budi juga menegaskan bahwa pemerintah sedang mencari cara untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanpa mengurangi kualitas, agar tidak menimbulkan biaya yang mahal dan tetap menjaga mutu.

sertifikasi haccp, menurutnya, bertujuan memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan, sementara slhs adalah untuk memastikan aspek higiene dan sanitasi sumber daya manusianya.

sedangkan sertifikasi halal menegaskan bahwa seluruh rantai produksi makanan memenuhi standar sesuai undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

penguatan sertifikasi ini tak lepas dari sorotan tajam masyarakat setelah program mbg sempat tercoreng akibat kasus keracunan di berbagai daerah.

pemerintah kemudian memutuskan untuk membangun sistem pengawasan berlapis.

budi mengungkapkan bahwa pengawasan internal akan dilakukan setiap hari oleh badan gizi nasional (bgn), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan mingguan oleh kemenkes, kemendagri, dan bpom.

“jadi nanti kemenkes, kemendagri, dan bpom akan membantu bgn yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu,” kata budi,.

ia juga meminta agar 450 ribu sekolah di bawah kementerian pendidikan dasar dan menengah ikut terlibat dalam pengawasan dengan memaksimalkan peran unit kesehatan sekolah (uks).

menurutnya, hal sederhana seperti melihat warna makanan, mencium baunya, hingga mengecek teksturnya bisa dilakukan oleh sekolah agar keamanan makanan lebih terjaga.

haikal hasan dalam pernyataannya menekankan bahwa sertifikasi halal bagi sppg bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan jaminan spiritual dan sosial bagi masyarakat.

pemerintah menilai bahwa dengan standar ganda ini, program mbg dapat memberikan manfaat maksimal sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

sertifikasi halal dipadukan dengan haccp dan slhs akan memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga higienis, aman, dan sesuai syariat.

menteri koordinator bidang pangan, zulkifli hasan, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan lagi setelah serangkaian insiden keracunan.

“pemerintah terus memastikan mbg aman. mbg adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. pemerintah akan memperbaiki sistem dan tata kelola mbg secara menyeluruh,” kata zulhas, dikutip dari kompas.com. 

langkah pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam merespons kritik publik dan mengawal mutu program makan bergizi gratis.

dengan sistem sertifikasi berlapis dan pengawasan ketat, diharapkan kasus keracunan massal tidak lagi terulang.

masyarakat pun bisa yakin bahwa makanan yang disajikan untuk anak sekolah maupun penerima manfaat benar-benar terjamin kehalalan, keamanan, dan kualitasnya.