bacakoran.co - gelombang protes dari para kepala daerah mengguncang kementerian keuangan pada selasa (7/10/2025).

sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia (appsi) mendatangi menteri keuangan purbaya yudhi sadewa untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan transfer ke daerah (tkd) dalam apbn 2026.

aksi tersebut berlangsung tertutup di gedung djuanda i, jakarta pusat, namun suasana sempat memanas karena sejumlah kepala daerah menyampaikan keberatan secara langsung dan keras terhadap kebijakan pemerintah pusat.

salah satu yang paling vokal adalah gubernur aceh muzakir manaf alias mualem, yang menilai pemotongan anggaran sebesar 25 persen untuk aceh sangat memberatkan.

“kami mengusulkan supaya tidak dipotong. anggaran kami sudah berat, beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas mualem usai bertemu purbaya di kantor kemenkeu, jakarta pusat, dikutip dari cnn indonesia.

menurut mualem, kebijakan tersebut tidak hanya akan mengganggu stabilitas fiskal daerah, tetapi juga menghambat berbagai program prioritas.

“pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” ujarnya kepada kompas.com.

data yang diterima pemerintah aceh menunjukkan bahwa dana tkd tahun 2026 untuk aceh akan berkurang 25 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara beberapa provinsi lain bisa mencapai pemotongan hingga 30–35 persen.

“kalau aceh dipotong 25 persen, yang lain-lain ada 30 persen-35 persen, bervariasi,” tambah mualem.

protes ini muncul setelah pemerintah pusat menetapkan alokasi tkd sebesar rp693 triliun dalam apbn 2026, turun tajam dibanding tahun 2025 yang mencapai rp919 triliun. 

selain aceh, beberapa kepala daerah lain seperti gubernur jawa barat, kalimantan timur, dan papua juga menyampaikan kekhawatiran serupa.

mereka menilai pemotongan ini akan membuat program pelayanan publik seperti subsidi transportasi, bantuan sosial, hingga pembangunan jalan dan jembatan tertunda.

awalnya, pemerintah hanya menyiapkan rp650 triliun, namun angka itu naik rp43 triliun setelah menuai penolakan dari berbagai daerah.

para gubernur menilai kebijakan ini berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

mereka meminta agar pemerintah pusat membuka ruang dialog dan tidak mengambil keputusan sepihak.

“pemotongan bukan solusi. daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” tegas mualem.

tanggapan menkeu purbaya

menkeu purbaya yudhi sadewa akhirnya buka suara menanggapi gelombang protes dari para kepala daerah.

ia menilai langkah para gubernur itu wajar, namun mengingatkan bahwa pemerintah daerah juga harus bercermin terhadap kinerja mereka sendiri.

“semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. saya pemerintahan baru, tapi image mereka kurang bagus di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan,” ujar purbaya, dikutip dari detiksumut.

ia tak segan melontarkan sindiran tajam kepada daerah yang dianggap kurang disiplin dalam pengelolaan anggaran.

“kalau mereka mau bangun daerahnya, kan harusnya dari dulu sudah bagus. anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” tambahnya.

purbaya menegaskan bahwa pemotongan dilakukan bukan karena sentralisasi kekuasaan, melainkan karena kemampuan fiskal negara yang terbatas.

“kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kita juga harus lihat kemampuan apbn. ekonomi sedang melambat, jadi kalau diminta sekarang pasti saya nggak bisa,” jelasnya.

namun, ia tidak menutup kemungkinan akan menambah alokasi dana tkd di pertengahan 2026 apabila kondisi ekonomi dan penerimaan pajak membaik. 

perseteruan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan dalam pembagian sumber daya nasional.

pemerintah daerah ingin mempertahankan otonomi fiskal, sementara pemerintah pusat berupaya menjaga stabilitas apbn di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan defisit fiskal yang semakin meningkat.