bacakoran.co - ekonom sebut bahwa program mbg yang sedang berjalan tidak punya landasan hukum yang tinggi seperti undang-undang atau perpu.

hal ini diungkapkan oleh peneliti center of economic and law studies (celios), galau d. muhammad.

"kalau bicara mengenai mbg, satu hal yang harus disadari, mbg hari ini tidak punya cantolan hukum di level tinggi, misalnya undang-undang atau perpu," kata galau, dilansir bacakoran.co dari , minggu (12/10/2025).

"sehingga ketika kita bicara mengenai keberadaan mbg hari ini, itu tidak jelas secara dna hukumnya," imbuhnya.

walaupun program mbg telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun depan.

juga galau tekan urgensi evaluasi komprehensif untuk memastikan efisiensi alokasi sumber daya dan memitigasi risiko ekonomi.

ia juga menilai evaluasi dan penghentian sementara dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait alokasi dana dan efektivitas penggunaan anggaran.

"kalau ditanya mengenai apa dampaknya ketika mbg ini dihentikan sementara, kita yang pertama, kita bisa mengamankan anggaran publik yang selama ini tidak pernah diaudit," katanya lagi.

sebelumnya adanya dugaan sabotase dalam program mbg, direktur merah putih stratejik institut (mpsi) desak aparat usut kasus ini.

noor azhari menduga ini setelah banyak sekali insiden keracunan dan adanya kegiatan mencurigakan yang sepenuhnya bukan kesalahan teknis.

"jangan-jangan ini bukan semata masalah distribusi atau pengawasan yang lemah. ada indikasi bahwa pihak tertentu memang sengaja ingin mencederai program besar presiden prabowo. kalau benar, itu sudah termasuk sabotase terhadap program kerakyatan dan pengkhianatan terhadap rakyat,” ujar noor di jakarta, dilansir bacakoran.co dari , kamis (9/10/2025).

menurutnya aparat negara perlu segera bergerak cepat dan terarah menelusuri jaringan di balik pengelolaan dapur-dapur penyedia mbg.

pentingnya melakukan auditnunruk pelaksanaan program mulai dari dapur, siapa yang mengelola dan siapa yang bertanggung jawab pada wilayah tersebut.

“indikasi-indikasi itu harus jadi rujukan aparat untuk bekerja. cek dapurnya berasal dari mana, milik siapa, dan dalam jaringan siapa. dari situ akan terlihat apakah ada kelalaian murni atau unsur kesengajaan yang bisa dikategorikan sabotase,” ujarnya.

sebelumnya korban keracunan mbg makin meningkat membuat jppi desak bgn untuk hentikan program mbg.

jaringan pemantau pendidikan indonesia (jppi) desak bgn stop semua operasional dapur mbg di indonesia sebelum korban bertambah.

desakan ini hadir setelah anak-anak alami keracunan meski separuh sppg dinonaktifkan sementara 

desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah anak yang mengalami keracunan meski sebagian satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) telah dinonaktifkan dan menurutnya kurang efektif.

kemudian dalam sepekan pasca penutupan sebagian sppg (29 september–3 oktober 2025), jumlah korban keracunan masih naik sebanyak 1.833 anak.

bahkan ebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama september yang mencapai 1.531 anak/minggu.

"dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian sppg sama sekali tidak efektif. selama dapur mbg masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. karena itu, bgn harus segera menghentikan seluruh sppg di indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” kata ubaid dalam keterangannya, dilansir bacakoran.co dari , senin (6/10/2025).

“ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional,” lanjutnya.

sebelumnya setelah perpres mbg dirilis, menteri sekertaris negara (mensesneg) ungkap akan menindak tegas sppg nakal.

prasetyo hadi ungkap hampir seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) tak jalankan prosedur.

ia juga menyebutkan pemerintah akan berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

"kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya," kata prasetyo di monas, dikutip bacakoran.co dari disway.id, minggu (5/10/2025).

kemudian, ia menjelaskan saat ini pemerintah sedang merampungkan peraturan presiden (perpres) tentang tata kelola mbg.

"masih disempurnakan. jadi sebenarnya kan bukan berarti belum ada. tapi kita betul-betul lintas kementerian. apalagi dengan beberapa masukan dan kejadian beberapa waktu belakangan. minggu ini harus selesai," jelas pras.

kemudian ia juga menyebut pemerintah menargetkan peraturan presiden (perpres) soal pelaksanaan makan bergizi gratis (mbg) akan selesai pada minggu ini.

"minggu ini harus selesai," kata pras.

sebelumnya dalam diskusi yang di gelar oleh formas, deputi bidang sistem dan tata kelola, badan gizi nasional (bgn) merasa heran adanya keracunan massal yang terjadi.

menurutnya, telah di buat aturan untuk pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) adalah orang sekitar dan orang terdekat untuk menerima manfaat mbg.

"jadi kadang-kadang kita juga bingung. apa sih yang terjadi?" kata tigor dalam diskusi tersebut, dilansir bacakoran.co dari , minggu (5/10/2025).

"karena begini, kami bilang bapak-ibu, dapur itu harus mempekerjakan orang-orang sekitar dapur, ibu-ibu, bapak-bapak, 47 orang," sambungnya. 

ia yakin pegawai sppg tersebut tidak ada niat jahat untuk program tersebut apalagi yang menerima adalah orang terdekat.

"bayangin anak-anak mereka juga itu yang bersekolah di situ. tidak akan mungkin bapak-ibu mereka, ibu-ibu, bapak-bapak itu memasak makanan yang ada racunnya dengan sengaja untuk anak-anaknya, karena anak-anaknya juga yang makan," ujarnya.

pihaknya juga sudah menggandeng polri untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden keracunan program mbg.

sebelumnya luhut panjaitan selaku ketua dewan ekonomi nasional (den) sebut tak akan hentikan program mbg.

berdasarkan penjelasan luhut, program mbg ini telah berjalan bagik meski banyak kekurangan dan ungkap semua butuh proses.

"nggak usah dihentikan, kita sudah lihat bagus kok. apanya dihentikan? ya kan memulainya ini yang jadi masalah. kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya. seperti gigit cabai langsung pedasnya, nggak bisa gitu," kata luhut saat konferensi pers di kantornya, jakarta pusat, dilansir bacakoran.co dari , sabtu (4/10/2025).

"yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. kalau kurang di sana sini kita perbaiki. kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin. tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," tambah luhut.

luhut sebut pihaknya juga turun ke lapangan untuk mengecek langsung data-data yang diberikan oleh badan gizi nasional (bgn).

ia menyebutkan bgn akan terus berupaya lakukan perbaikan termasuk serapan anggaran yang sudah membaik dan penyerapan lapangan kerja sudah mencapai 380 ribu orang.

dalam waktu tiga bulan ia yakin hasilkan jadi lebih baik.

"ya masih ada yang kurang tentu, tapi saya kira kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya tidak mungkin lah. tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini. dan saya suka tadi itu penyerapan lapangan kerja," terang luhut.

sebelumnya program  yang dicanangkan presiden prabowo subianto kini tengah jadi sorotan publik.

harapan besar untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak sekolah dan kelompok rentan, justru berubah jadi masalah serius setelah ribuan orang mengalami keracunan massal.

kepala , dadan hindayana, akhirnya mengakui adanya kelemahan besar di lapangan.

ia menyebut banyak dapur penyedia makanan atau satuan pelaksana pemenuhan gizi (sppg) belum memiliki standar sanitasi air yang baik sehingga memicu kasus keracunan.

“dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di sppg memiliki sanitasi yang baik,” ujar dadan, dikutip dari tempo.co.

ia menambahkan, karena itu presiden memerintahkan agar di seluruh sppg disediakan alat sterilisasi.

kasus yang terjadi dalam dua bulan terakhir menunjukkan bahwa dapur-dapur penyedia mbg memang belum siap sepenuhnya menjalankan standar kebersihan yang ketat.

contohnya di bandung, meski dapur sppg dinilai tertata rapi, ternyata prosedur pencucian peralatan makan tidak dilakukan sesuai aturan.

“alat makan seperti yang di bandung, setelah kita cek sppg-nya bagus sekali, ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan,” kata dadan, dikuti dari idn times.

padahal, menurut bgn, penggunaan air panas atau alat sterilisasi sangat penting untuk memastikan peralatan makan benar-benar higienis.

sejumlah dapur memang sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang mampu memanaskan perangkat makan hingga suhu 120 derajat celsius dalam satu menit.

namun alat itu belum digunakan secara maksimal.

bgn kini menekankan bahwa seluruh dapur mbg wajib menggunakan peralatan tersebut.

tidak hanya itu, presiden prabowo juga langsung menginstruksikan agar dapur-dapur penyedia makanan wajib memakai air galon untuk memasak serta air yang telah difilter untuk mencuci bahan makanan maupun peralatan.

“kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon untuk memasak. untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan,” kata dadan, dikutip dari kompas.com.

selain urusan sanitasi, bgn juga menyoroti lemahnya kepatuhan sppg terhadap standar operasional prosedur (sop).

ada dapur yang membeli bahan baku terlalu lama sebelum distribusi, padahal aturan menyebut maksimal dua hari sebelum dimasak.

bahkan, proses memasak dan distribusi makanan kerap melampaui batas waktu yang ditetapkan.

seharusnya makanan yang dimasak harus segera didistribusikan dalam rentang waktu maksimal enam jam, dengan standar ideal empat jam.

namun faktanya ada dapur yang memasak sejak pukul sembilan malam dan baru mendistribusikan makanan lebih dari 12 jam kemudian.

praktik seperti ini tentu meningkatkan risiko makanan basi atau terkontaminasi.

data bgn hingga 30 september 2025 menunjukkan total 6.517 orang menjadi korban keracunan mbg sejak program ini diluncurkan pada januari lalu.

angka itu terbagi atas tiga wilayah besar, yakni 1.307 korban di wilayah i (sumatera), 4.147 korban di wilayah ii (jawa) termasuk tambahan 60 orang di garut, serta 1.003 korban di wilayah iii (indonesia timur).

jumlah korban yang begitu besar membuat publik bertanya-tanya mengenai kesiapan dan pengawasan pemerintah terhadap program ini.

dadan sendiri tak menampik bahwa kasus keracunan ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah.

menurutnya, persoalan yang muncul disebabkan oleh kelalaian di lapangan.

“dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus banyak terjadi di dua bulan terakhir. ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena sop yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan saksama,” katanya, dikutip dari kompas.com.

instruksi presiden soal penggunaan alat sterilisasi, air galon, serta filterisasi air kini menjadi langkah darurat untuk menutup celah kelemahan sanitasi.

namun efektivitas aturan baru ini masih sangat bergantung pada pengawasan pemerintah pusat hingga daerah.

tanpa kontrol yang ketat, program makan bergizi gratis dikhawatirkan terus mengulang masalah yang sama.