bacakoran.co - rumah kediaman ridwan kamil ramai digeruduk santri dan santriwati forum santri nusantara se-bandung raya.

mereka menggelar aksi unjuk rasa pada, selasa (14 oktober 2025) dan layangkan protes untuk pernyataan atalia prayatya mengenai izin evaluasi pesantren al khoziny, sidoarjo.

"kami datang ke sini menyampaikan kekecewaan dan solidaritas terhadap ponpes al-khoziny, yang saat ini legalitasnya dipertaruhkan oleh negara. dan pernyataan bu atalia justru memperkeruh suasana,” kata koordinator aksi forum santri nusantara, dikutip bacakoran.co dari , selasa (14/10/2025).

dalam unjuk rasa ini mereka sebut ucapan atalia prayatya memicu kegaduhan dan menyakiti hati para keluarga korban.

atas dasar itu, massa menyampaikan tiga tuntutan utama meminta ketua umum partai golkar memecat atalia praratya dari keanggotaan dpr ri.

menuntut atalia praratya melakukan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada publik serta komunitas pesantren, dan mendesak.

komisi viii dpr ri menyusun kebijakan nasional tentang keselamatan pesantren dan meminta pemerintah memenuhi hak-hak korban.

sebelumnya atalia praratya selaku anggota komisi viii dpr ri minta izin pondok pesantren (ponpes) al khoiziny dievaluasi.

ia juga mengungkapkan akan mencabut izin ponpes tersebut jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran berat.

"izin ponpes al khoziny, prinsipnya jelas, jika terbukti ada pelanggaran berat atau pelanggaran yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, maka izin lembaga tersebut harus dievaluasi, bahkan bisa dicabut," kata atalia kepada wartawan, dilansir bacakoran.co dari , jum'at (10/10/2025).

"hukum dan tanggung jawab tidak boleh pandang bulu. tapi, di saat yang sama, prosesnya harus dijalankan secara adil dan transparan agar tidak menambah luka bagi para korban dan dunia pesantren secara umum," lanjutnya.

atalia juga sebut pihaknya akan memanggil kementerian agama dan akan membahas izin evaluasi dan tata kelola lembaga pendidikan termasuk ponpes di seluruh indonesia.

"karena bagi kami, tujuan akhirnya bukan hanya menertibkan izin, tetapi memastikan keselamatan dan kesejahteraan menjadi prioritas utama di setiap tempat pendidikan agama," jelasnya.

kemudian, atalia ungkap hanya 51 dari ribuan ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan (imb) atau persetujuan bangunan gedung (pbg) menjadi salah satu perhatian serius.

"kita khawatir, banyak pesantren yang sebenarnya memiliki semangat untuk tertib administrasi, namun terkendala proses perizinan yang berbelit atau biaya yang tidak ringan," ungkapnya