bacakoran.co - pemerintah presiden kembali membuat gebrakan di akhir tahun.

pemerintah resmi menambah kuota menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (kpm) untuk periode oktober hingga desember 2025.

jumlah ini meningkat tajam dibandingkan penyaluran sebelumnya dan menjadi salah satu program bantuan terbesar sepanjang sejarah indonesia.

menteri koordinator bidang perekonomian mengatakan, penambahan kuota penerima blt merupakan permintaan langsung dari presiden prabowo subianto.

“dan ini lebih tinggi dari blt sebelumnya,” ujar airlangga dalam konferensi pers di kantor pos cikini jakarta, jumat (17/10/2025), dikutip dari tempo.co.

ia menambahkan, tambahan blt ini di luar blt reguler yang disalurkan kementerian sosial setiap bulannya kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat.

airlangga menyebut, dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat orang, maka penyaluran blt ini akan menjangkau sekitar 140 juta orang.

“dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. kalau kita berasumsi satu kpm itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak. dan ini desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional,” kata airlangga, dikutip dari kompas.com.

ia menjelaskan, penyaluran blt tambahan akan dilakukan melalui dua jalur, yaitu bank-bank milik negara dan pt pos indonesia.

“penyalurannya akan dilakukan segera melalui himbara. yang untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui pt pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari senin nanti,” ujar airlangga.

langkah perluasan bantuan ini disebut sebagai hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah selama satu tahun.

menteri sekretaris negara prasetyo hadi mengatakan, efisiensi dilakukan dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak produktif dan mengalihkannya pada kegiatan yang lebih produktif.

“dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif,” kata pras di cikini, jakarta pusat, dikutip dari detiknews.

ia menambahkan, hasil efisiensi tersebut memungkinkan pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk memperluas bantuan kepada masyarakat.

“termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita di desil 1 dan desil 4,” lanjutnya.

pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintahan prabowo untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

menteri sosial saifullah yusuf (gus ipul) menyebut ada tambahan hingga 16 juta keluarga penerima manfaat dalam distribusi stimulus akhir tahun ini.

“anggarannya yang sebelumnya rp 71 triliun ditambah lagi tadi lebih dari rp 30 triliun, sehingga ada sekitar rp 100 triliun lebih, yang dibagi kepada mereka yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4 sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yang dikelola oleh bps,” kata gus ipul, dikutip dari detiknews.

ia berharap bantuan ini dapat memperkuat daya beli masyarakat dan digunakan secara bijak.

“ya diharapkan, diharapkan ini memperkuat daya beli masyarakat maka itu kita ingin ini sesuai peruntukannya itu yang kita terus ulang-ulang. jangan sampai digunakan main judol dan kepentingan kepentingan lain,” ujarnya.

gus ipul juga menekankan bahwa ini merupakan momen bersejarah.

“saya kira ini untuk pertama kali ini dalam sejarah ya pemberian bansos melebih sampai rp 100 triliun,” ucapnya.

paket stimulus ekonomi ini sekaligus menegaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan harga bahan pokok yang fluktuatif.

presiden prabowo disebut berkomitmen memperluas program perlindungan sosial agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi.

dengan total lebih dari rp 100 triliun dana bantuan yang disalurkan, kebijakan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pemerintah memperkuat daya tahan ekonomi rakyat di penghujung tahun 2025.