bacakoran.co - menteri keuangan kembali bikin panas ruang rapat usai menyentil keras praktik korupsi dan jual beli jabatan di sejumlah daerah.

dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di , jakarta pusat, senin (20/10/2025), purbaya berbicara tegas soal korupsi daerah.

ia menyebut data menunjukkan masih banyak kasus korupsi yang mengakar di pemerintahan daerah.

“data kpk juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. suap audit bpk di sorong dan meranti, jual-beli jabatan di bekasi, sampai proyek fiktif bumd di sumatera selatan. artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar purbaya dikutip dari cnn indonesia.

purbaya menegaskan bahwa kebocoran anggaran daerah masih jadi persoalan besar yang menghambat pemerataan ekonomi nasional.

ia bahkan mengaku ragu untuk memperbesar alokasi transfer ke daerah (tkd) lantaran uang rakyat masih rawan diselewengkan.

“sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah,” ucap purbaya dikutip dari cnbc indonesia.

salah satu kasus yang disinggung langsung oleh purbaya adalah jual beli jabatan di kota bekasi.

kasus itu sempat menghebohkan publik pada 2022 setelah kpk melakukan operasi tangkap tangan terhadap wali kota bekasi saat itu, rahmat effendi atau pepen.

dalam kasus tersebut, pepen diduga menerima suap sebesar rp10 miliar terkait pengadaan barang dan jasa serta promosi jabatan di lingkungan pemerintah kota bekasi.

setelah menjalani proses hukum panjang, majelis hakim pengadilan negeri bandung menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada pepen, yang kemudian diperberat menjadi 12 tahun oleh pengadilan tinggi bandung.

hukuman itu berkekuatan hukum tetap, dan pepen telah dieksekusi ke lapas cibinong, bogor, pada 2024.

tak hanya bekasi, purbaya juga menyoroti kasus suap pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (bpk) di sorong, papua barat daya, dan kepulauan meranti, riau.

pada 2023, kpk menetapkan penjabat bupati sorong yan piet mosso sebagai tersangka suap terhadap auditor bpk papua barat.

dugaan suap itu terkait laporan keuangan daerah dengan nilai gratifikasi mencapai rp940 juta serta satu jam tangan mewah merek rolex.

dalam kasus ini, kpk juga menetapkan enam pejabat lain dari bpkad dan bpk papua barat sebagai tersangka.

kasus serupa terjadi di kepulauan meranti, di mana bupati muhammad adil diduga melakukan suap dan gratifikasi kepada auditor bpk agar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (wtp).

dalam kasus ini, kpk juga menetapkan kepala bpkad meranti fitria nengsih dan auditor bpk riau m. fahmi aressa sebagai tersangka.

selain itu, kpk juga mencatat adanya kasus korupsi di badan usaha milik daerah (bumd) sumatera selatan.

mantan direktur utama pt sriwijaya mandiri sumsel, sarimuda, didakwa membuat proyek fiktif pengangkutan batu bara pada 2020–2021.

sarimuda menggunakan uang hasil kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk kepentingan pribadi dan telah divonis tiga tahun penjara pada 2024.

menurut purbaya, kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.

hasil survei penilaian integritas (spi) 2024 yang dirilis kpk juga memperkuat pandangan itu.

skor integritas nasional hanya mencapai 71,53 poin, masih di bawah target 74.

sebagian besar pemerintah daerah berada di zona merah atau kategori rentan korupsi.

deputi bidang pencegahan dan monitoring kpk, pahala nainggolan, menyebut pemda memiliki skor integritas terendah dibanding lembaga dan kementerian.

“dari skala integritas per organisasi, terlihat pemda mulai pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, masuk dalam kategori rentan yang ditandai dengan indikator berwarna merah.,” ujar pahala, dikutip dari detiknews.

berdasarkan data kpk, pemerintah provinsi mencatat skor rata-rata 67,52, kabupaten 69,99, dan kota 71,91.

sedangkan lembaga, bumn, dan kementerian masing-masing mencatat skor di atas 79.

dari total 543 instansi pemerintah daerah yang disurvei, skor integritas rata-rata hanya 70,1 poin.

purbaya kemudian memberi waktu dua triwulan kepada para kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan memperkuat pengawasan internal.

ia menegaskan, perbaikan itu menjadi syarat sebelum pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penambahan tkd pada 2026.