bacakoran.co - kasus dugaan perzinaan yang melibatkan seorang polres blitar kota dan seorang anggota kota blitar menghebohkan publik jawa timur.

oknum polwan berinisial snr (31) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh (satreskrim) polres batu setelah penyidik menemukan cukup bukti atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan bersama anggota dprd blitar berinisial gp.

penetapan tersangka ini disampaikan oleh kasi humas polres batu, iptu mohamad huda, yang mewakili kapolres batu akbp andi yudha pranata.

menurutnya, hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti kuat yang mengarah pada tindak pidana perzinaan.

“benar, untuk yang polwan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar huda dikutip dari detikjogja, jumat (24/10/2025).

ia menambahkan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan anggota dprd berinisial gp.

surat pemanggilan resmi telah dilayangkan untuk pemeriksaan dalam waktu dekat.

“pemanggilan resmi untuk pemeriksaan (anggota dprd) dijadwalkan dalam waktu dekat,” tegas huda seperti diberitakan kompas.com.

kasus ini bermula dari kecurigaan suami snr, yang juga merupakan anggota polri.

pada jumat (17/10/2025), ia memergoki istrinya dijemput oleh mobil toyota innova bernopol ag 1418 p.

merasa curiga, sang suami mengikuti kendaraan tersebut hingga berhenti di sebuah hotel bintang empat di kawasan ngaglik, kota batu.

malam itu, ia melapor ke satreskrim polres batu dan sabtu dini hari (18/10) sekitar pukul 04.00 wib, polisi melakukan penggerebekan di kamar hotel tersebut.

saat pintu dibuka, hanya snr yang ditemukan berada di dalam kamar, sementara gp tidak ada di lokasi.

meski begitu, aparat menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan perselingkuhan, antara lain pakaian, pakaian dalam, dan telepon genggam.

“barang bukti sementara yang sudah kita amankan di kamar, ada baju, pakaian dalam, handphone dan barang bukti lain yang saat ini sedang dalam pengembangan. kebetulan dia (nw) ini tinggal di blitar dan ke kota batu itu mengendarai mobil toyota inova milik pria berinisial gp,” jelas huda dikutip dari detikjogja.

sementara itu, gp yang disebut sebagai anggota dprd kota blitar hingga kini masih berstatus sebagai saksi.

polisi memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan tidak akan pandang bulu meski yang bersangkutan merupakan pejabat publik.

“kami pastikan penanganan kasus ini dilakukan secara objektif. tidak ada perlakuan khusus meski yang bersangkutan merupakan aparat dan pejabat publik,” imbuh huda, dikutip dari berita satu.com.

hingga kini, penyidik masih menunggu kehadiran gp untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

polres batu juga tengah mengumpulkan tambahan bukti digital, termasuk hasil komunikasi keduanya yang diduga menunjukkan adanya hubungan di luar nikah.

setelah ditetapkan sebagai tersangka, snr kini menjalani pemeriksaan lanjutan di polres batu.

selain proses pidana, ia juga akan menghadapi sidang kode etik di lingkungan polres blitar kota.

“penanganan kode etik tetap berjalan. kami ingin kasus ini menjadi pelajaran bagi semua anggota agar menjaga integritas dan kehormatan institusi,” ungkap seorang pejabat internal polres blitar kota.

kasus ini menambah daftar panjang persoalan pelanggaran disiplin di tubuh kepolisian.

polwan, yang seharusnya menjadi panutan publik, justru terseret kasus asusila dengan pejabat daerah.

kabar ini dengan cepat viral di media sosial dan memancing reaksi publik.

banyak yang mengecam tindakan tidak terpuji tersebut, terlebih karena dilakukan oleh aparatur negara dan wakil rakyat.

sebagian warganet mendesak agar proses hukum berjalan terbuka dan tuntas tanpa ada perlindungan jabatan.

sementara itu, kalangan dprd blitar belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus yang menyeret nama anggotanya tersebut.

kasus dugaan perzinaan polwan snr dan anggota dprd gp kini memasuki babak baru.

masyarakat menantikan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap gp serta keputusan sidang kode etik yang akan menentukan nasib snr di kepolisian.

jika terbukti bersalah, keduanya tak hanya menghadapi sanksi pidana, tetapi juga akan kehilangan kehormatan sebagai aparat penegak hukum dan wakil rakyat.