China Resmi Terapkan Aturan Influencer Wajib Ijazah, Sertifikasi Profesional Kini Jadi Syarat!
Mulai 25 Oktober 2025, pemerintah China meluncurkan aturan baru yang mewajibkan influencer wajib punya ijazah atau sertifikat profesional. --Freepik.com/studioredcup
BACAKORAN.CO - Mulai 25 Oktober 2025 pemerintah China melalui Cyberspace Administration of China (CAC) memberlakukan aturan bahwa influencer wajib ijazah atau sertifikat profesional apabila membuat konten tentang topik sensitif seperti kedokteran, hukum, pendidikan, atau keuangan.
Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran informasi keliru atau berbahaya melalui media sosial.
CAC menyatakan bahwa influencer wajib ijazah adalah bagian dari strategi untuk melawan disinformasi dan melindungi publik dari nasihat yang menyesatkan.
Kreator yang membahas topik sensitif seperti medis, hukum, pendidikan, keuangan harus memiliki sertifikasi atau bukti keahlian.
BACA JUGA: Sandra Dewi Cabut Gugatan Soal Tas Mewah Disita Kejagung, Ini Alasannya!
BACA JUGA:Tragis! Mayat Bayi dengan Mulut Dilakban Ditemukan Dalam Ransel di Pinggir Jalan Karawang
Platform seperti Douyin (versi TikTok China), Bilibili, dan Weibo diwajibkan memverifikasi kredensial kreator, menambahkan disclaimer ketika mencakup konten yang dihasilkan AI atau berdasarkan penelitian.
Aturan Praktis dan Implementasi
Dalam praktiknya, kreator yang terlibat dalam topik yang diatur harus menunjukkan ijazah atau lisensi profesional, atau setidak-nya sertifikat yang diakui.
Selain itu, CAC melarang iklan produk medis, suplemen, dan makanan kesehatan yang dapat tampil sebagai konten edukatif untuk memastikan bahwa tidak ada promosi terselubung yang mengelabui audiens.
BACA JUGA:Suharta Ucin : Wako Prabumulih Pastikan Anggaran Pelebaran Jalan Tidak Diganggu Gugat
BACA JUGA:ASEAN Tegas: Tak Akan Kirim Pemantau untuk Pemilu Myanmar, Ini Alasannya!
Aturan influencer wajib ijazah dapat mendorong kualitas konten yang lebih tinggi, berbasis pengetahuan dan keahlian di bidang-bidang penting.
Banyak pihak menilai langkah ini sebagai upaya agar masyarakat tidak terpapar informasi menyesatkan.
Beberapa kritikus memperingatkan bahwa kebijakan influencer wajib ijazah bisa membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas karena memberi pemerintah kewenangan besar untuk menentukan siapa “layak” berbicara mengenai topik tertentu.