bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali mengintensifkan penyidikan terhadap kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (tppu) yang menyeret nama-nama besar di lingkungan mahkamah agung (ma).

pada senin, 3 november 2025, lembaga antirasuah tersebut menjadwalkan pemeriksaan terhadap valentino matthew, putra dari direktur pt wahana adyawarna, menas erwin djohansyah.

valentino dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang menjerat mantan sekretaris ma, hasbi hasan.

menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh juru bicara kpk, budi prasetyo, valentino dijadwalkan menjalani pemeriksaan di gedung merah putih kpk sebagai saksi yang berstatus wiraswasta.

namun hingga siang hari, valentino belum juga menampakkan diri di lokasi pemeriksaan.

ketidakhadiran ini bukan yang pertama. sebelumnya, valentino juga mangkir dari panggilan kpk pada 23 oktober 2025, sehingga pemanggilan ulang pun dijadwalkan.

kasus ini bermula dari dugaan praktik jual beli perkara yang melibatkan hasbi hasan dan menas erwin djohansyah.

kpk mengungkap bahwa menas memberikan uang muka sebesar rp9,8 miliar kepada hasbi hasan sebagai imbalan untuk membantu mengurus sejumlah perkara sengketa lahan yang sedang bergulir di mahkamah agung.

“total rp9,8 miliar sebagai dp (down payment/uang muka) dalam pengurusan perkara-perkara tersebut,” ungkap budi prasetyo dalam konferensi pers pada kamis, 25 september 2025.

plt deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, menambahkan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap.

sebagian dana diberikan sebagai uang muka, dan sisanya akan dilunasi apabila perkara-perkara tersebut berhasil diurus sesuai permintaan.

hubungan antara menas dan hasbi diketahui bermula pada tahun 2021, saat seorang perantara bernama fatahillah ramli mempertemukan keduanya.

dalam pertemuan awal tersebut, menas menyampaikan bahwa ia memiliki sejumlah perkara milik rekannya yang membutuhkan bantuan hukum di tingkat ma.

selama periode maret hingga oktober 2021, kpk mencatat adanya serangkaian pertemuan antara fatahillah, hasbi, dan menas di berbagai lokasi.

dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dibahas secara rinci permintaan bantuan untuk menangani perkara sengketa lahan yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain:

- sengketa lahan di bali dan jakarta timur  

- sengketa lahan di depok  

- sengketa lahan di sumedang  

- sengketa lahan di menteng  

- sengketa lahan tambang di samarinda  

awalnya, kasus ini menjerat hasbi hasan karena diduga menerima suap dalam pengurusan perkara koperasi simpan pinjam (ksp) intidana, bersama dadan tri yudianto, mantan komisaris independen wijaya karya (wika).

namun penyidikan berkembang lebih jauh ke arah dugaan tppu, yang menyeret sejumlah nama baru ke dalam pusaran perkara.

beberapa nama yang ikut terseret dalam pengembangan kasus tppu ini antara lain hasbi hasan sendiri, penyanyi windy idol, serta kakak windy yang berprofesi sebagai wiraswasta, rinaldo septariando b.

selain itu, kpk juga telah menahan menas erwin djohansyah pada 25 september 2025, setelah ditemukan bukti aliran dana dan keterlibatan aktif dalam pengurusan perkara-perkara tersebut.

atas perbuatannya, menas disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

kpk juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk keluarga terdekat para tersangka.

fokus penyidikan kini mengarah pada kemungkinan adanya aliran dana hasil suap yang dialihkan ke aset pribadi melalui skema pencucian uang.

valentino matthew, sebagai anak dari menas, menjadi salah satu figur kunci yang diharapkan dapat memberikan keterangan penting dalam mengurai benang kusut kasus ini.

ketidakhadiran valentino dalam dua kali panggilan kpk menimbulkan tanda tanya besar.

apakah ia sengaja menghindari pemeriksaan, atau ada alasan lain yang belum diungkap ke publik? kpk sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait langkah hukum yang akan diambil jika valentino terus mangkir.

dengan semakin banyaknya nama yang terseret dan aliran dana yang terdeteksi, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal hukum terbesar yang melibatkan institusi peradilan tertinggi di indonesia.

publik pun menanti transparansi dan ketegasan kpk dalam menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya.