bacakoran.co - ketegangan mengenai konflik gaza kembali memanas setelah hamas secara tegas menolak resolusi terbaru perserikatan bangsa-bangsa (pbb).
resolusi tersebut, yang dikeluarkan beberapa hari lalu, menyerukan pengerahan pasukan internasional ke jalur gaza sebagai bagian dari upaya menstabilkan situasi keamanan dan membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang.
namun, hamas menilai langkah pbb itu tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat palestina yang sudah puluhan tahun hidup dalam tekanan konflik.
kelompok tersebut menilai isi resolusi gagal memenuhi tuntutan mendasar rakyat palestina baik dari sisi politik, keamanan, maupun kemanusiaan.
dilansir afp pada selasa (18/11/2025), hamas menyampaikan penolakan keras terhadap resolusi yang dicanangkan dewan keamanan pbb tersebut.
menurut mereka, keputusan internasional itu sama sekali tidak menyentuh aspek penting yang selama ini diperjuangkan rakyat palestina.
dalam pernyataannya, hamas menegaskan bahwa resolusi itu “tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat palestina kami.”
mereka menilai pbb seharusnya memberikan tekanan lebih besar kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas blokade dan operasi militer di gaza, bukan justru mendorong pembentukan pasukan internasional yang dinilai mengabaikan kedaulatan wilayah palestina.
salah satu klausul yang paling ditolak hamas adalah rencana pembentukan pasukan internasional yang disebut memiliki misi untuk menjaga stabilitas keamanan di gaza, termasuk pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata palestina.
hamas menyebut rencana tersebut sebagai upaya menghilangkan kekuatan perjuangan rakyat palestina, terutama di saat mereka merasa masih menghadapi ancaman dari israel.
dalam pernyataan resmi, hamas mengecam keras gagasan pengerahan pasukan internasional yang dinilai dapat melemahkan posisi palestina dalam memperjuangkan hak-haknya.
kelompok tersebut memandang bahwa solusi keamanan yang dipaksakan dari luar akan merusak struktur perlawanan yang selama ini mereka anggap sebagai bentuk pertahanan sah terhadap pendudukan.
diketahui, resolusi dewan keamanan pbb ini merupakan bagian dari rancangan yang didukung amerika serikat.
resolusi tersebut memperkuat rencana perdamaian gaza yang sebelumnya diumumkan oleh presiden as, donald trump.
beberapa poin utama dalam resolusi tersebut meliputi:
- pengerahan pasukan internasional di gaza,
- pembentukan kerangka keamanan baru untuk wilayah tersebut,
- upaya menciptakan jalan menuju berdirinya negara palestina di masa mendatang,
- serta strategi melanjutkan solusi dua negara tanpa melibatkan hamas secara langsung dalam prosesnya.
rencana ini dianggap as sebagai langkah “bersejarah dan konstruktif”, terutama karena berhasil mendapatkan 13 suara dukungan dari 15 negara anggota dewan keamanan.
sementara rusia dan tiongkok memilih abstain, keduanya tidak menggunakan hak veto, sehingga resolusi tetap lolos.
penolakan hamas juga tidak terlepas dari fakta bahwa resolusi tersebut menyingkirkan mereka dari proses perundingan.
bagi hamas, pengecualian ini memperlihatkan bahwa rencana perdamaian tidak mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika gaza.
hamas menekankan bahwa setiap bentuk solusi yang tidak melibatkan mereka akan sulit diterapkan, mengingat mereka memiliki kendali politik dan militer di sebagian besar wilayah gaza.
penolakan hamas terhadap resolusi pbb ini menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian di gaza masih panjang dan penuh tantangan.
sementara sebagian negara barat terus mendorong skema diplomasi internasional, hamas menginginkan solusi yang lebih mengedepankan hak-hak rakyat palestina, termasuk pengakuan terhadap kedaulatan penuh serta penghentian blokade dan agresi militer.
meski resolusi pbb ini dianggap sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi, tanpa dukungan dan persetujuan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik termasuk hamas, upaya perdamaian dikhawatirkan kembali mengalami kebuntuan.
