bacakoran.co - nama victor hartono bos djarum kini masuk daftar cekal untuk bepergian ke luar negeri setelah diduga terseret kasus pajak yang diungkap kejaksaan agung (). 

langkah ini merupakan bagian penyidikan dugaan korupsi terkait upaya memperkecil kewajiban pembayaran pajak pada periode 2016–2020. 

dari lima nama tersebut, perhatian publik langsung tertuju karena bos djarum dicekal, yakni yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengusaha terbesar di indonesia.

sebelumnya, lima orang yang adalah direktur utama pt djarum victor rachmat hartono, mantan dirjen pajak ken dwijugiasteadi, pegawai pemeriksa pajak ditjen pajak, karl layman konsultan pajak, heru budijanto prabowo serta kepala kpp madya semarang, bernadette ning dijah prananingrum. 

sebagai figur penting di industri rokok nasional kabar bos djarum dicekal menguatkan dugaan bahwa kasus ini bukan perkara kecil. 

sosok victor hartono bos djarum yang dicekal kasus pajak

victor rachmat hartono atau victor hartono, lahir di semarang pada 11 februari 1972. 

victor merupakan penerus generasi ketiga bisnis keluarga hartono dan menjadi salah satu nama paling berpengaruh di dunia usaha indonesia. 

dengan latar pendidikan luar negeri, termasuk santa barbara city college dan gelar mba dari kellogg school of management, profilnya semakin memperkuat alasan publik penasaran mengapa victor hartono dicekal oleh kejagung.

di tengah isu besar ini, publik juga kembali menyoroti rekam jejak kariernya.

meskipun pernah mencicipi pengalaman sebagai corporate finance intern di j.p. morgan pada tahun 1995, perjalanan karier victor sebagian besar dibesarkan di perusahaan keluarga. 

victor memulai dari posisi management trainee pada 1994 hingga menjabat president director pt djarum sejak 2010. 

perjalanan panjang ini menjadikannya figur kuat hingga kini muncul kabar bos djarum dicekal akibat penyidikan pajak.

beberapa pihak menilai bahwa kondisi ini akan menjadi ujian terberat bagi victor selama memimpin djarum. 

dengan status victor hartono dicekal, perhatian terhadap kasus ini terus berkembang karena melibatkan pejabat hingga konsultan pajak.

kasus korupsi yang menjerat victor hartono bos djarum

plt dirjen imigrasi kemenimipas, yuldi yusman, membenarkan bahwa nama ken masuk dalam daftar pencekalan yang diajukan kejagung.

“yang diajukan cekal oleh kejagung atas nama ken dwijugiasteadi,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, kamis (20/11/2025).

pernyataan ini sekaligus menguatkan dokumen resmi ditjen imigrasi yang menyebutkan bahwa pencekalan dilakukan terhadap victor hartono, ken dwijugiasteadi, serta tiga orang lainnya.  

adapun tiga nama lain yang turut dicekal adalah bernadette ning dijah prananingrum, kepala kantor pajak pratama (kpp) madya semarang, jawa tengah; heru budijanto prabowo, seorang konsultan pajak; serta karl layman, pemeriksa pajak di ditjen pajak kemenkeu.

kelima orang ini diduga memiliki keterkaitan dengan praktik memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan melalui cara-cara yang tidak sah.  

menanggapi kabar pencekalan tersebut, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa mengaku belum menerima laporan resmi dari jaksa agung.

“saya belum dapat laporan, tapi biar saja proses hukum berjalan,” katanya di kantornya, jakarta, kamis (20/11/2025).

purbaya menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses  kepada kejagung, termasuk pengusutan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat pajak dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.  

menurut purbaya, beberapa pegawai kemenkeu memang sudah dipanggil untuk memberikan kesaksian.

ia menilai kasus ini berkaitan dengan penilaian yang mungkin tidak akurat pada masa lalu.

“nanti biar jaksa agung yang menjelaskan ke media,” tambahnya.

ia juga menekankan bahwa kasus ini bukan bagian dari program bersih-bersih internal kemenkeu.

“saya tidak pernah bersih-bersih, mereka (kejagung) bersih-bersih sendiri. yang saya minta ke teman-teman pajak, kerja lebih serius saja. itu masa lalu, bukan sekarang,” ujarnya.  

sementara itu, kejagung melalui kepala pusat penerangan hukum, anang supriatna, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

modus yang ditemukan adalah adanya kesepakatan jahat untuk memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan periode 2016–2020.

“ada kompensasi, ada pemberian, suap dengan tujuan tertentu,” jelas anang.  

penggeledahan dilakukan di beberapa tempat, termasuk rumah pejabat pajak, dan sejumlah pihak sudah menjalani pemeriksaan.

dugaan tindak pidana ini memperlihatkan adanya praktik sistematis yang melibatkan oknum ditjen pajak.

kejagung menegaskan akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas, mengingat dampaknya sangat besar terhadap penerimaan negara dan kepercayaan publik.