bacakoran.co - menteri pertahanan sjafrie sjamsoeddin baru-baru ini mengungkap sebuah fakta mengejutkan: ada bandara di indonesia yang beroperasi tanpa perangkat negara sama sekali.

pernyataan ini sontak memicu kehebohan publik karena menyangkut isu sensitif, yakni kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional.  

dalam konferensi pers usai menyaksikan latihan terintegrasi tni 2025 di morowali, sulawesi tengah, kamis (20/11/2025), sjafrie menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan sebuah anomali berbahaya.

“bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara. ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” ujarnya.

ia menekankan bahwa kementerian pertahanan akan segera melakukan evaluasi, memperkuat regulasi, dan mengusut tuntas kasus ini. namun, sjafrie tidak merinci lokasi bandara yang dimaksud.  

dugaan mengarah ke imip morowali

peneliti indonesia strategic and defense studies (isds), edna caroline pattisina, mengaitkan pernyataan menhan dengan bandara di kawasan pt indonesia morowali industrial park (imip).

menurutnya, bandara tersebut selama ini beroperasi tanpa kehadiran imigrasi, bea cukai, maupun otoritas penerbangan resmi.

bahkan aparat keamanan disebut kesulitan memasuki kawasan tersebut.

“menhan sampai mengatakan tidak boleh ada negara dalam negara,” kata edna.  

bandara imip diketahui telah beroperasi sejak diresmikan presiden joko widodo pada 2019.

namun, hingga kini publik mempertanyakan kelengkapan perizinan serta mekanisme pengawasan yang seharusnya melekat pada fasilitas strategis semacam itu.

imip sendiri merupakan kawasan industri nikel seluas sekitar 4.000 hektare dengan investor utama tsingshan holding group asal cina.

kawasan ini berkembang pesat dalam satu dekade terakhir seiring melonjaknya permintaan global terhadap nikel untuk industri baterai dan kendaraan listrik.  

risiko pengawasan dan potensi kerawanan

pada awalnya, bandara di kawasan imip difungsikan untuk mendukung logistik industri.

namun, ketiadaan perangkat negara menimbulkan dugaan serius: adanya aktivitas keluar-masuk barang dan orang dari luar negeri yang tidak terpantau.

hal ini jelas membuka peluang terjadinya penyelundupan, perdagangan ilegal, hingga ancaman terhadap kedaulatan ekonomi.  

menhan sjafrie disebut telah berkomitmen melaporkan temuan ini kepada presiden prabowo subianto.

ia juga mengusulkan penempatan aparat imigrasi, bea cukai, navigasi udara, serta otoritas terkait lainnya agar pengawasan berjalan sesuai aturan.  

desakan dpr dan reaksi politik

anggota komisi i dpr ri, oleh soleh dari fraksi pkb, mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas operasional bandara tersebut.

“ini mengancam kedaulatan negara,” tegasnya.

komisi i bahkan berencana memanggil kementerian perhubungan, kementerian keuangan, serta aparat pertahanan untuk meminta klarifikasi.

tidak menutup kemungkinan, dpr akan melakukan kunjungan kerja langsung ke morowali.  

“pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya, dikutip bacakoran.co dari laman fraksipkb.com.  

isu lama yang kembali mencuat

fenomena ini bukan hal baru. sejak 2014, sejumlah kalangan telah mewanti-wanti potensi kebocoran di sektor pertambangan yang melibatkan investor asing.

situasi di imip disebut mirip dengan kasus pengawasan di beberapa kawasan industri nikel di halmahera.  

kini, kasus bandara morowali kembali memicu perdebatan publik. di media sosial, akun x @yaniarxxx mengunggah video dengan caption “bandara pt imip morowali ada negara dalam negara.”

unggahan tersebut memicu puluhan interaksi dan diskusi panjang mengenai lemahnya kehadiran negara di kawasan industri strategis.

beberapa akun lain bahkan menyebut fenomena ini sebagai bukti nyata adanya “negara dalam negara.”  

kontroversi dan tuntutan publik

kontroversi ini menjadi pengingat penting bahwa investasi asing harus berjalan seimbang dengan kedaulatan nasional.

pemerintah diminta segera memastikan seluruh perangkat negara hadir di bandara strategis agar pengawasan berlangsung sesuai aturan.

tanpa langkah tegas, bandara semacam ini berpotensi menjadi pintu masuk aktivitas ilegal yang merugikan bangsa.  

kasus bandara morowali bukan sekadar isu teknis, melainkan simbol dari pertarungan antara kepentingan ekonomi global dan kedaulatan negara.

publik kini menunggu langkah konkret pemerintah: apakah akan menutup celah pengawasan atau membiarkan anomali ini terus berlanjut.