bacakoran.co -- tim penyidik tindak pidana khusus (pidsus), sumatera selatan akhirnya pada selasa 9 desember 2025 menetapkan kasus dugaan korupsi penggunakan kabupaten banyuasin tahun 2019-2021.

tim pidsus kejari banyuasin menetapkan tersangka terhadap , kabupaten banyuasin  periode 2019-2024 setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 wib hingga sekira pukul 14.40 wib  di ruang pidsus kejari banyuasin.

diketahui, kasus yang telah di sorot sejak februari 2025 itu informasinya telah menimbulkan kerugian negara rp 325.362.572.

"penetapan tersangka kita lakukan setelah mendapatkan dua alat bukti,"jelas kepala kejari banyuasin erni yusnita sh mh didampingi kasi pidsus giovani sh mh.

selanjutnya tersangka langsung ditahan di lapas perempuan kelas ii a palembang selama 20 hari ke depan.

erni yusnita menjelaskan, modus operandi yang dilakukan tersangka dalam menyelewengkan dana hibah pmi kabupaten banyuasin tahun 2019 sampai 2021 itu yaitu dengan membuat laporan kegiatan fiktif dan mark up dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pmi.

"akibat perbuatannya, berdasarkan perhitungan bpkp provinsi sumsel,  telah menimbulkan kerugian negara rp 325.362.572 dari dana hibah sebesar 800 juta,"urainya.

masih kata erni yusnita, tersangka sendiri telah mengembalikan kerugian negara itu kepada kejari banyuasin. " uang itu dikembalikan, saat w sudah status tersangka, nantinya uang itu dijadikan barang bukti, dan akan dititipkan di bank,"jelasnya.

dalam kasus ini menurut erni yusnita, penyidik pidsus kejari banyuasin telah melakukan pemeriksaan sekitar 48 saksi baik itu dari dinas kesehatan, rsud banyuasin dan pihak lainnya.

tersangka dijerat primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

atau subsidiair, pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

apakah bakal ada tersangka lain? pihak kejari menegaskan masih terus melanjutkan proses penyidikan dan nantinya tidak menutup kemungkinan jika ada keterangan dan bukti yang lengkap akan ada tersangka lain.

kuasa hukum tersangka yuni mansah usai mendampi tersangka menjalani pemeriksaan  mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"kita menghormati proses hukum dari kejari banyuasin. kami akan mempelajari terlebih dahulu kasus ini, untuk melakukan pembelaan (sidang),"jelas yuni mansah.