bacakoran.co - perdana menteri israel benjamin netanyahu resmi menyatakan kesediaannya bergabung dengan dewan perdamaianyang digagas presiden amerika serikat

keputusan ini menandai langkah diplomatik penting israel di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, terutama pascaperang di jalur gaza dan meningkatnya ketegangan kawasan timur tengah.

pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh kantor perdana menteri israel pada rabu (21/1/2026) waktu setempat.

dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa netanyahu telah menerima undangan langsung dari trump dan akan menjadi bagian dari yang disebut akan diisi oleh para pemimpin dunia.

keputusan netanyahu ini sekaligus menempatkan israel sebagai salah satu negara pertama yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap inisiatif perdamaian global versi trump, yang belakangan memicu pro dan kontra di kalangan diplomat internasional.

awalnya, dewan perdamaian dirancang sebagai mekanisme internasional untuk mengawasi dan mengoordinasikan pembangunan kembali jalur gaza pascaperang.

namun, dalam undangan resmi yang dikirimkan amerika serikat kepada sekitar 60 negara, peran dewan tersebut diperluas secara signifikan.

dewan perdamaian tidak lagi dibatasi pada isu palestina semata, melainkan diarahkan untuk menangani penyelesaian konflik global, termasuk wilayah-wilayah yang dinilai rawan atau berpotensi mengalami instabilitas jangka panjang.

perluasan mandat inilah yang membuat inisiatif trump menjadi sorotan dunia.

dalam draf piagam pembentukannya, dewan perdamaian disebut bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, membangun kembali pemerintahan yang sah dan dapat diandalkan, serta menciptakan perdamaian jangka panjang di wilayah konflik.

salah satu poin yang paling banyak menuai perhatian adalah skema keanggotaan dewan perdamaian.

negara-negara yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan memberikan kontribusi hingga us$ 1 miliar atau sekitar rp16,9 triliun, dengan masa keanggotaan lebih dari tiga tahun.

sementara keanggotaan non-permanen memiliki masa berlaku yang lebih singkat.

trump sendiri akan memimpin dewan perdamaian tersebut dan secara terpisah juga bertindak sebagai perwakilan amerika serikat.

struktur kepemimpinan yang terpusat ini memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan kekuasaan dan potensi tumpang tindih dengan lembaga internasional yang sudah ada, khususnya perserikatan bangsa-bangsa (pbb).

meski puluhan negara telah mengonfirmasi menerima undangan dari washington, tidak semua negara menyambut positif gagasan ini.

prancis, sekutu lama as, secara terbuka mengindikasikan tidak akan bergabung.

sejumlah diplomat asing bahkan menilai dewan perdamaian berpotensi melemahkan peran dan legitimasi pbb dalam menjaga perdamaian dunia.

di sisi lain, keputusan netanyahu untuk bergabung menunjukkan bahwa israel melihat dewan perdamaian sebagai peluang strategis, baik untuk kepentingan keamanan nasional maupun posisi diplomatiknya di panggung internasional.

selain dewan perdamaian, trump juga mengumumkan pembentukan dewan eksekutif gaza yang berada di bawah naungan badan tersebut.

dewan ini akan diisi oleh tokoh regional dan internasional, termasuk menteri luar negeri turki hakan fidan dan diplomat senior qatar ali al-thawadi.

keterlibatan turki dan qatar inilah yang memicu keberatan keras dari netanyahu.

pemerintah israel menolak kehadiran perwakilan dua negara tersebut, termasuk dalam rencana pasukan stabilisasi internasional (isf) yang akan dikerahkan ke gaza setelah perang berakhir.

penolakan itu tidak disertai penjelasan rinci, namun hubungan israel dan turki diketahui memburuk sejak pecahnya perang gaza pada oktober 2023.

qatar sendiri kerap dipandang israel memiliki peran yang tidak sejalan dengan kepentingan keamanan tel aviv.

keputusan netanyahu bergabung dengan dewan perdamaian trump mencerminkan strategi diplomasi israel yang semakin pragmatis dan berorientasi pada kekuatan besar.

meski menuai kontroversi, langkah ini membuka peluang baru bagi israel untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian global, sekaligus menjaga kepentingannya di kawasan timur tengah.

ke depan, efektivitas dewan perdamaian masih akan diuji, baik dari sisi implementasi, legitimasi internasional, maupun relasinya dengan lembaga global seperti pbb.