bacakoran.co - kapolri jenderal listyo sigit prabowo kembali membuat pernyataan yang mengundang perhatian publik. 

dalam rapat kerja bersama komisi iii dpr ri pada senin (26/1/2026), ia menegaskan bahwa polri menolak wacana kepolisian berada di bawah kementerian tertentu. 

ia juga menolak gagasan pembentukan kementerian polri.

pernyataan ini disampaikan sebagai kesimpulan rapat, sekaligus sikap resmi institusi polri. 

menurut sigit, struktur polri yang langsung berada di bawah presiden adalah pilihan terbaik untuk menjaga independensi, efektivitas komando, serta ruang gerak penegakan hukum tanpa intervensi politik.

tawaran jadi menteri kepolisian

dalam rapat tersebut, sigit mengungkap bahwa wacana pembentukan menteri kepolisian bukan sekadar isu liar. 

ia bahkan mengaku menerima pesan langsung melalui aplikasi whatsapp terkait tawaran tersebut.

"ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat wa, mau ndak pak kapolri jadi menteri kepolisian," ungkapnya.

namun, sigit menegaskan penolakannya secara terbuka. 

"dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian," ujarnya.

pernyataan yang mengguncang publik

tidak berhenti di situ, sigit melontarkan kalimat yang langsung viral di ruang publik. 

"dan kalau pun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ucapnya.

ucapan tersebut bukan candaan atau respons emosional semata. 

sigit menekankan bahwa jika wacana menteri kepolisian dipaksakan, maka lebih baik dirinya dicopot dari jabatan kapolri. 

"karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih kapolri saja yang dicopot," katanya.

alasan penolakan

menurut sigit, pembentukan menteri kepolisian justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi fleksibilitas institusi dalam menjalankan tugas keamanan. 

hal ini dianggap berbahaya karena bisa membuka ruang intervensi politik dalam penegakan hukum.

dengan sikap tegas tersebut, sigit ingin memastikan bahwa polri tetap berdiri sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada kementerian baru yang bisa mengubah arah reformasi kepolisian.

respons dpr dan publik

pernyataan keras kapolri langsung menyebar luas di media sosial dan menjadi bahan diskusi publik. 

banyak yang menilai sigit sedang mengirim sinyal kuat bahwa polri tidak boleh “dipolitisasi” melalui pembentukan kementerian baru.

di senayan, sejumlah anggota komisi iii dpr justru memberikan respons positif dan mendukung sikap tegas sang kapolri. 

mereka menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga independensi polri.

fenomena ini menunjukkan bahwa satu kalimat dari jenderal sigit mampu mengguncang percakapan nasional, sekaligus membuka kembali diskusi besar soal arah reformasi kepolisian di indonesia.