bacakoran.co

Nadiem Makarim Klaim Tak Tahu Gratifikasi Pengadaan Chromebook, Optimistis Bebas dari Kasus Korupsi

Nadiem Makarim Klaim Tak Tahu Gratifikasi Pengadaan Chromebook, Optimistis Bebas dari Kasus Korupsi--

BACA JUGA:Minta Antar ke Rumah Saudara, Pria Ini Bawa Kabur Motor Temannya

Menurutnya, proses pemilihan vendor di e-katalog sudah melalui survei harga, pemeringkatan, hingga pemilihan harga termurah.

Bahkan setelah itu, masih dilakukan proses negosiasi lanjutan yang memungkinkan harga kembali turun.

Ia menilai tuduhan kemahalan harga menjadi tidak relevan jika mekanisme tersebut dijalankan sesuai prosedur.

Dalam persidangan, Nadiem juga menekankan bahwa kewenangan penentuan harga tidak berada di tangan menteri. 

BACA JUGA:Minta Antar ke Rumah Saudara, Pria Ini Bawa Kabur Motor Temannya

Ia menjelaskan bahwa harga produk di e-katalog sepenuhnya menjadi tanggung jawab vendor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

LKPP bertugas memasukkan, memverifikasi, serta memastikan kelayakan produk dan harga di dalam sistem e-katalog.

Dengan demikian, menurut Nadiem, tidak ada dasar hukum yang mengaitkan dirinya dengan penetapan harga pengadaan Chromebook.

Ia bahkan menyebut bahwa pejabat direktur yang berada beberapa level di bawah menteri pun tidak memiliki kewenangan menentukan harga, apalagi seorang menteri yang posisinya lebih jauh dari proses teknis.

BACA JUGA:Api Mengamuk di Cipadu! Deretan Ruko Tekstil Dilalap Si Jago Merah

Hal lain yang disoroti Nadiem adalah keterangan para saksi yang menyatakan tidak pernah ada intervensi menteri dalam proses pengadaan.

Para saksi mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Nadiem, tidak menerima perintah, dan tidak mendapatkan tekanan dalam menentukan vendor atau harga.

Menurut Nadiem, fakta ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia menilai bahwa tanggung jawab pidana seharusnya diarahkan pada pihak yang memiliki kewenangan langsung dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Nadiem Makarim Klaim Tak Tahu Gratifikasi Pengadaan Chromebook, Optimistis Bebas dari Kasus Korupsi

Melly

Melly


bacakoran.co - mantan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbudristek), nadiem anwar makarim, menyatakan keyakinannya bahwa ia dapat terbebas dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook dan chrome device management (cdm).

dalam persidangan yang digelar di pengadilan tipikor jakarta pusat pada senin, 2 februari 2026, nadiem menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya penerimaan uang atau gratifikasi yang dilakukan oleh anak buahnya.

pernyataan ini disampaikan nadiem usai mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

menurutnya, fakta persidangan justru memperlihatkan adanya kejanggalan besar dalam konstruksi perkara yang menyeret namanya.

nadiem mengungkapkan keterkejutannya setelah mendengar kesaksian sejumlah pejabat di bawahannya yang mengakui menerima uang dalam bentuk gratifikasi. 

namun, seluruh saksi tersebut secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak pernah melaporkan penerimaan uang itu kepada nadiem.

ia juga menekankan bahwa tidak satu pun saksi yang menyebut adanya perintah atau arahan dari dirinya untuk menerima uang dalam proses pengadaan chromebook.

bagi nadiem, hal ini menjadi poin penting yang menunjukkan tidak adanya keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari dirinya.

menurutnya, ketidaktahuan seorang menteri terhadap praktik menyimpang di level bawah memang bisa terjadi, terutama dalam sistem birokrasi yang memiliki banyak lapisan kewenangan.

salah satu poin utama pembelaan nadiem adalah mekanisme pengadaan laptop chromebook yang dilakukan melalui sistem e-katalog.

ia menegaskan bahwa e-katalog merupakan platform terbuka yang dapat diakses publik dan memiliki sistem harga yang transparan.

nadiem mempertanyakan tudingan adanya kemahalan harga dalam proyek tersebut.

menurutnya, proses pemilihan vendor di e-katalog sudah melalui survei harga, pemeringkatan, hingga pemilihan harga termurah.

bahkan setelah itu, masih dilakukan proses negosiasi lanjutan yang memungkinkan harga kembali turun.

ia menilai tuduhan kemahalan harga menjadi tidak relevan jika mekanisme tersebut dijalankan sesuai prosedur.

dalam persidangan, nadiem juga menekankan bahwa kewenangan penentuan harga tidak berada di tangan menteri. 

ia menjelaskan bahwa harga produk di e-katalog sepenuhnya menjadi tanggung jawab vendor dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp).

lkpp bertugas memasukkan, memverifikasi, serta memastikan kelayakan produk dan harga di dalam sistem e-katalog.

dengan demikian, menurut nadiem, tidak ada dasar hukum yang mengaitkan dirinya dengan penetapan harga pengadaan chromebook.

ia bahkan menyebut bahwa pejabat direktur yang berada beberapa level di bawah menteri pun tidak memiliki kewenangan menentukan harga, apalagi seorang menteri yang posisinya lebih jauh dari proses teknis.

hal lain yang disoroti nadiem adalah keterangan para saksi yang menyatakan tidak pernah ada intervensi menteri dalam proses pengadaan.

para saksi mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan nadiem, tidak menerima perintah, dan tidak mendapatkan tekanan dalam menentukan vendor atau harga.

menurut nadiem, fakta ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak memiliki dasar yang kuat.

ia menilai bahwa tanggung jawab pidana seharusnya diarahkan pada pihak yang memiliki kewenangan langsung dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

nadiem secara terbuka menyatakan optimismenya bisa bebas dari perkara ini.

ia meyakini bahwa jika seluruh kejanggalan yang disampaikannya dapat dibuktikan di persidangan, maka konstruksi dakwaan terhadap dirinya akan runtuh dengan sendirinya.

ia menilai kasus ini akan menjadi ujian penting bagi prinsip keadilan dan objektivitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik.

sebagai informasi, nadiem didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook yang disebut menyebabkan kerugian negara hingga rp 2,1 triliun.

 

sebelumnya, nadiem telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut.

namun, majelis hakim menolak eksepsi itu dan memutuskan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

dengan demikian, sidang akan berfokus pada pengujian alat bukti dan keterangan saksi untuk menentukan ada atau tidaknya peran nadiem dalam perkara ini.

Tag
Share