jakarta, bacakoran.co - presiden republik indonesia mengakui bahwa penyaluran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

menurutnya, sebagian dana yang dikucurkan pemerintah pusat tidak sampai secara optimal kepada rakyat desa.

pernyataan tersebut disampaikan prabowo saat memberikan pidato dalam acara indonesia economic outlook 2026 yang digelar di jakarta, jumat (13/2/2026).

dalam forum tersebut, prabowo menyoroti persoalan tata kelola dana desa yang masih menyisakan berbagai permasalahan mendasar.

“selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” ujar prabowo.

ia menilai, fakta tersebut menjadi cerminan bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dana desa masih lemah.

prabowo menegaskan bahwa banyaknya aparat desa yang tersangkut persoalan hukum tidak dapat dilepaskan dari tata kelola anggaran yang belum tertib dan transparan.

dalam kesempatan itu, prabowo juga menekankan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah mengalokasikan dana desa secara konsisten selama satu dekade terakhir.

namun, arah pemanfaatan dan efektivitas penyalurannya dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa.

“anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri dana desa kepada desa-desa kita. sekarang kita akan mengarahkan,” kata prabowo.

di bawah kepemimpinannya, prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa.

ia menekankan bahwa ke depan anggaran desa harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas serta meminimalkan potensi penyimpangan.

sebagai bagian dari langkah pembenahan, prabowo memperkenalkan penguatan ekonomi desa melalui program koperasi merah putih (kmp).

program ini dirancang sebagai sarana distribusi ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa secara langsung dan terintegrasi.

prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima laporan mengenai kesiapan sekitar 30 ribu koperasi yang akan segera beroperasi di berbagai daerah.

setiap koperasi tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, serta gerai pelayanan masyarakat.

“tiap koperasi punya gudang, punya cold storage, dan gerai-gerai. di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, serta gerai pembiayaan mikro untuk membantu menghilangkan peran rentenir,” ujarnya.

selain menyediakan layanan kesehatan dan pembiayaan, koperasi tersebut juga akan menjadi jalur distribusi langsung barang-barang subsidi.

skema ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyelewengan serta memastikan bantuan pemerintah diterima langsung oleh masyarakat.

“kita akan beri bunganya yang sangat ringan. semua barang subsidi akan punya akses langsung ke rakyat sehingga tidak ada penyelewengan dan tidak ada kebocoran,” tegas prabowo.

pemerintah berharap, melalui pembenahan tata kelola dana desa dan penguatan koperasi merah putih, anggaran yang selama ini dialokasikan dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.