denpasar, bacakoran.co – polemik terkait penonaktifan kepesertaan kesehatan bagi warga denpasar akhirnya mendapat klarifikasi langsung dari wali kota denpasar, i gusti ngurah jaya negara. 

sebelumnya, pernyataan jaya negara sempat menuai kontroversi karena dianggap menyesatkan publik dan memunculkan kebingungan soal instruksi presiden prabowo subianto.

permintaan maaf wali kota denpasar

dalam keterangannya, jaya negara menyampaikan permintaan maaf kepada presiden prabowo subianto dan menteri sosial saifullah yusuf (gus ipul). 

ia menegaskan tidak ada niat untuk menyesatkan masyarakat terkait informasi penonaktifan penerima bantuan iuran () bpjs kesehatan.

“saya memohon maaf atas pernyataan yang menyebut presiden menginstruksikan penonaktifan pbi desil 6 sampai 10. maksud saya sebenarnya merujuk pada instruksi presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtsen),” jelas jaya negara.

menurutnya, inpres tersebut bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. 

namun, dalam praktiknya, bpjs kesehatan melaporkan adanya penonaktifan terhadap 24.401 jiwa penerima manfaat di denpasar yang masuk kategori desil 6 hingga 10.

respons menteri sosial

menteri sosial saifullah yusuf menilai pernyataan awal jaya negara telah menimbulkan kebingungan di masyarakat. 

gus ipul menegaskan tidak ada instruksi dari presiden untuk menonaktifkan pbi.

“pernyataan itu menyesatkan dan membuat masyarakat bingung. seakan-akan presiden menginstruksikan penonaktifan pbi, padahal faktanya tidak demikian,” ujar gus ipul. 

ia meminta agar wali kota denpasar segera mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

langkah pemkot denpasar

meski terjadi polemik, pemerintah kota denpasar memastikan tidak akan membiarkan warganya kehilangan akses layanan kesehatan. 

jaya negara menegaskan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar rp9,72 miliar dari apbd untuk menanggung kembali kepesertaan bpjs kesehatan bagi 24 ribu lebih warga yang terdampak penonaktifan.

“kami mengambil keputusan untuk membiayai warga yang dinonaktifkan oleh pusat. dengan cadangan anggaran yang sudah disiapkan, seluruh warga denpasar tetap akan mendapat pelayanan bpjs kesehatan,” tegasnya.

ia menambahkan, koordinasi teknis dengan bpjs kesehatan sedang dilakukan agar kepesertaan warga yang sempat nonaktif bisa segera diaktifkan kembali.

penegasan perlindungan sosial

dengan langkah ini, pemkot denpasar ingin memastikan bahwa jaminan sosial tetap menjadi prioritas utama. 

“astungkara, semua warga denpasar yang terdampak tetap akan dilindungi. kami pastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya,” tutup jaya negara.