jakarta, bacakoran.co - pemerintah secara resmi menetapkan awal pelaksanaan ibadah puasa ramadan 1447 hijriah atau 2026 masehi jatuh pada kamis, 19 februari 2026.

keputusan tersebut diambil melalui penentuan awal ramadan yang digelar kementerian agama republik indonesia pada selasa (17/2/2026).

menteri agama ri nasaruddin umar menyampaikan bahwa penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil perhitungan hisab dan laporan rukyatul hilal dari seluruh wilayah indonesia.

berdasarkan data yang dihimpun, hilal tidak teramati sehingga belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai awal bulan ramadan pada keesokan harinya.

“berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya hilal terlihat, disepakati 1 ramadan 1447 hijriah/2026 jatuh pada hari kamis, 19 februari 2026,” kata menteri agama nasaruddin umar, selasa (17/2/2026).

ia menjelaskan bahwa secara astronomis posisi hilal masih berada di bawah kriteria visibilitas yang menjadi acuan penetapan awal bulan hijriah di indonesia.

ketinggian hilal dan sudut elongasi bulan terhadap matahari belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh menteri-menteri agama brunei darussalam, indonesia, malaysia, dan singapura .

“jadi secara hisab data ini tidak memenuhi kriteria mabims,” ujarnya.

sidang isbat penentuan awal ramadan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah, lembaga keagamaan, hingga institusi keilmuan dan astronomi.

proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan aspek ilmiah dan laporan pengamatan lapangan, sehingga hasil yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan maupun keilmuan.

penetapan pemerintah ini kembali berbeda dengan keputusan pimpinan pusat muhammadiyah, yang sebelumnya telah menetapkan 1 ramadan 1447 hijriah jatuh pada rabu, 18 februari 2026.

muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan kalender hijriah global tunggal sebagai dasar penentuan awal bulan hijriah, sehingga tidak bergantung pada perbedaan lokasi geografis.

menanggapi perbedaan tersebut, ketua umum pp muhammadiyah haedar nashir mengajak umat islam untuk menyikapi perbedaan awal ramadan secara dewasa dan penuh sikap saling menghormati.

“di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata haedar dalam keterangan tertulis melalui laman resmi pp muhammadiyah, selasa (17/2/2026).

perbedaan penetapan awal ramadan antara pemerintah dan muhammadiyah bukan kali pertama terjadi di indonesia.

perbedaan metode penentuan, baik melalui rukyat maupun hisab, telah lama menjadi bagian dari dinamika penetapan kalender hijriah di tengah masyarakat.

pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan ketenangan dalam menyambut bulan suci ramadan.

perbedaan penetapan awal puasa diharapkan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan disikapi sebagai kekayaan khazanah keilmuan dan ijtihad dalam kehidupan umat islam di indonesia.

dengan ditetapkannya awal ramadan 2026 pada 19 februari, umat islam yang mengikuti keputusan pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan diri secara lahir dan batin untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, serta menjadikan ramadan sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan toleransi.