bacakoran.co - jaksa penuntut umum (jpu) desak hakim untuk menolak nota pembela atau pledoi kerry adrianto riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah.
jpu juga meminta untuk hakim menoral semua seluruh dalil yang disebutkan dalam replik ini.
"(memohon majelis hakim) menolak nota pembelaan atau pledoi terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa," ujar jaksa triyana setia putra saat membacakan replik di pengadilan tipikor jakarta pusat, dilansir bacakoran.co dari , selasa (24/2/2026).
jaksa juga meminta majelis hakim menerima seluruh isi surat tuntutan, yakni menjatuhkan pidana 18 tahun penjara terhadap kerry.
menurut jaksa kerry sudah mencampur adukan informasi di luar persidangan dengan surat dakwaan yang artinya tidak sesuai.
"menerima seluruh tuntutan pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum," ujarnya.
jaksa juga membeberkan surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.
jaksa menyebutkan kerry telah bersekongkol dengan terdakwa lainnya dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik pt jenggala maritim nusantara (pt jmn).
sebelumnya muhammad kerry adrianto riza terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan kilang pt pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (kkks) periode 2018-2023, sampaikan nota pembelaan atau pledoi.
dari pledoi tersebut, kerry sampaikan tidak ada perintah atau pun intervensi yang dilakukannya dalam perkara tersebut.
dalam sidang pledoi tersebut pengadilan tipikor jakpus, jum'at (20/2/2026) sampaikan tak tahu menahu terkait kasus yang sedang menjeratnya.
dia mengatakan seminggu sebelum sidang dakwaan, barulah dirinya tahu persis kasus yang menjeratnya usai membaca dakwaan dari pihak jaksa.
"seminggu sebelum persidangan dimulai, saya menerima berkas dakwaan setebal hampir 200 halaman. saya membacanya dengan cermat, halaman demi halaman, dan di situ lah saya benar-benar terkejut," ujar kerry dalam pledoinya, dilansir bacakoran.co dari , sabtu (21/2/2026).
"narasi yang selama ini berkembang di ruang publik, bahwa saya mengoplos bbm dan merugikan negara hingga rp193,7 triliun, ternyata tidak tercermin dalam substansi dakwaan terhadap saya," sambungnya.
dia menuturkan dalam dakwaan itu terdapat dua tindakan yang diduga dilakukannya hingga terjerembab dalam perkara ini.
pertama ia sebut dirinya disebut meminta terdakwa gading ramadhan joedo (grj) selaku komisaris pt jenggala maritim dan direktur utama pt orbit terminal merak mengirim surat penawaran ke pertamina.
selanjutnya yang kedua, kata dia, lantaran menghadiri pertemuan dengan bank mandiri bersama terdakwa yoki firnandi (yf) selaku eks direktur utama pt pertamina international shipping.
"yang mulia majelis hakim, dari keseluruhan persidangan sejak 13 oktober 2025 hingga 9 februari 2026, tidak terbukti adanya perintah dari saya, tidak terbukti adanya intervensi, tidak terbukti adanya aliran dana dan tidak terbukti adanya niat jahat," ujar kerry.
dia malah mengungkapkan bahwa dari proses yang dilakukannya tersebut, justru memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi pertamina.
"jika seseorang benar-benar merugikan negara tentu akan ada bukti perintah, bukti aliran dana, bukti niat jahat dan hubungan sebab akibat yang jelas," ungkapnya.
"dalam perkara ini, seluruh unsur tersebut tidak pernah terbukti. maka secara hukum, unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, unsur memperkaya diri tidak terbukti, dan unsur merugikan negara tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan adanya kontribusi terhadap efisiensi dan penguatan ketahanan energi nasional," imbuh dia.
